SALAM PAPUA (TIMIKA) - Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika mencatat sejak Januari hingga 28 Februari
2023, penerimaan negara di Kabupaten Mimika terealisasi sebesar Rp 754,6 miliar
(16,6 %) dari target sebesar Rp 4,5 triliun.
Kepala KPPN Timika, Iwan Megawan menyampaikan bahwa
penerimaan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar
Rp 486,56 miliar dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10,1 miliar.
Berdasarkan data kinerja penerimaan pajak dalam negeri yang
terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB (P3L) dan pajak lainnya pada bulan
Februari 2023 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 486.560.894.725 (sekitar
12,23%) dari target penerimaan tahun 2023.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 pada masa yang sama, yaitu
sebesar Rp 337 259.778.064, dengan demikian penerimaan pajak sampai dengan
Februari 2023 mengalami pertumbuhan
positif sebesar 44,27 %.
Disampaikan bahwa berdasarkan jenis pajak, kontributor
terbesar dalam kinerja Pelayanan Pajak Pratama sampai Februari 2013 adalah PPh
Non Migas dengan realisasi sebesar Rp 414.861.961.050 (85,26 %) dari total
penerimaan pajak. Urutan kedua adalah PPN dengan realisasi penerimaan sebesar
Rp 70.671.883.675 (14,52%) dari total penerimaan pajak. Berikutnya adalah pajak
lainnya dengan realisasi sebesar Rp 1.027. 049.000 (0,21%) dari total
penerimaan pajak.
“Jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika ditunjang sektor pertambangan dan
penggalian dengan kontribusi sebesar 45,48 %, selanjutnya diikuti oleh sektor
konstruksi yaitu 18,87%. Sektor administrasi pemerintahan dan Jamsos wajib
sebesar 7,74%,” ungkap Iwan.
Penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp 42.527.614.000
dari target yang ditetapkan. Sedangkan penerimaan bea keluar terealisasi
sebesar Rp 215.419.651.000 (68,1% ) dari target yang ditetapkan.
Lebih lanjut disampaikan, PNPB dari pengelolaan barang milik
negara (BMN) terealisasi sebesar Rp 10,1 miliar (27,6%) dari target di tahun 2023.
Kemudian, belanja negara dari APBN yang disalurkan melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Timika telah terealisasi sebesar Rp 642.71
miliar (12,9 %) dari alokasi belanja sebesar Rp 4,982 triliun. Belanja negara
tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp
72,91 miliar (9,3%) dan belanja TKDD terealisasi sebesar Rp 569,80 miliar
(13,6%).
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai
terealisasi sebesar Rp 41,92 miliar atau 12,5%, belanja barang Rp 27,36 miliar
(9%), dan belanja modal terealisasi sebesar Rp 3,62 miliar (2,5%).
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 pada periode
yang sama, masing-masing pos belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan.
Dimana belanja pegawai tahun 2022 di periode yang sama sebesar Rp 40,99 miliar,
sehingga belanja pegawai sampai dengan Februari 2023 mengalami pertumbuhan
positif sebesar Rp 1,02 miliar. Belanja barang tahun 2022 pada periode yang
sama Rp 58,08 miliar, sehingga belanja
barang sampai dengan Februari 2023 alami pertumbuhan negatif sebesar Rp 30,72
miliar. Belanja modal tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp 450 juta,
sehingga belanja modal sampai Februari 2023 alami pertumbuhan positif Rp 3,17
miliar.
Dipaparkan juga bahwa belanja transfer ke daerah (TKD) dari
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana transfer khusus (dana alokasi khusus
fisik dan alokasi khusus non fisik), dana desa, dan dana insentif fiskal. Dana
bagi hasil telah terealisasi Rp 286,84 miliar (13,8%) dari pagu sebesar Rp 2,08
triliun, dana alokasi umum terealisasi Rp 258,73 (19,2%) dari pagu sebesar Rp
1,34 triliun, dan Dana transfer khusus terdiri dari dana alokasi khusus fisik
dan non fisik.
“Dana alokasi khusus fisik hingga Februari 2023 masih belum
ada realisasi, tapi untuk dana alokasi khusus non fisik terealisasi sebesar Rp
24,22 miliar (12,1%) dari pagu anggaran Rp 434,98 miliar. Dana desa dan dana
insentif fiskal belum ada realisasi hingga akhir Februari. Begitu juga dengan
kredit ultra mikro (Umi) belum ada penyaluran,” ujarnya.
Wartawan : Acik
Editor : Jimmy
