SALAM PAPUA (TIMIKA) - Aksi demo yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika ditemui dan dijawab oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, Senin (15/1/2024).

Setelah menunggu dari pukul 08.00 WIT hingga pukul 12.00 WIT, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob tiba di lokasi menemui para pendemo.

Wabup John mengapresiasi semua ASN yang melakukan aksi demo, yang menurutnya melalui aksi tersebut membuktikan bahwa ASN ingin memperbaiki sistem yang cacat di dalam pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Saya berterimakasih kepada kalian semua yang mempunyai hati, yang ingin supaya sistem pemerintahan di Kabupaten Mimika ini tidak cacat. Memang rolling yang dilakukan pada 5 Desember 2023 lalu menjadi sorotan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dari semua tututan para pendemo, ada beberapa yang bisa langsung ia jawab, namun ada beberapa tuntutan yang juga harus ia koordinasikan dengan beberapa pihak terkait.

“Saya sudah jelaskan bahwa seharusnya tanggal 22 Desember 2023 Bupati membatalkan dan mengklarifikasi SK-SK rolling kepada BKN, namun ternyata klarifikasi yang diterima BKN dari Kepala Kepegawaian Kabupaten Mimika tidak sesuai dengan permintaan BKN,” ungkapnya.

John menjelaskan, isi surat klarifikasi yang diterima BKN pada 19 Desember 2023 yaitu terjadinya rolling dikarenakan ASN ikut demo di kejaksaan pada saat penangkapan dirinya beberapa waktu lalu.

“Jelas BKN tidak terima atas isi surat klarifikasi yang diberikan Kepegawaian Kabupaten Mimika, klarifikasi yang tidak masuk diakal. Dari tanggapan yang tidak masuk akal itu, BKN akan memberikan teguran kepada Kepegawaian Kabupaten Mimika,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari kasus ini di tanggal 18 Januari 2024 mendatang dirinya akan melakukan rapat bersama lembaga dan beberapa pejabat di Pemerintah Pusat, dan semua aspirasi yang ia terima akan didorong dan disampaikan kepada pemerintahan Pusat. Ia berharap dari pertemuan itu dapat diperoleh titik terang dari permasalahan yang dihadapi para ASN tersebut.

“Saya terima semua aspirasi ASN, karena dengan kejadian rolling ini kalian ASN OAP yang dirugikan. Semua jabatan yang dirolling tidak sesuai, penempatan jabatan tidak sesuai dengan peraturan, 150 orang dirolling tidak jelas jabatannya, ada sekitar 122 pejabat yang dipindahkan di Sekretariat daerah, mereka tidak memiliki kursi di sana, jadi untuk kalian yang masih ingin melakukan aksi demo ini saya tidak akan melarang,” tutupnya.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy