SALAM PAPUA (TIMIKA) - Komisi B Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama
Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, dan
rumpun ekonomi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, yang
dilaksanakan di Ruang Serbaguna DPRD, Rabu (31/7/2024).
Sekretaris Komisi B, Rizal Pata'dan mengatakan, RDP
dilakukan bersama Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Setda Mimika dan rumpun
ekonomi di lingkup Pemkab Mimika yaitu, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Dari pagi kita lakukan RDP bersama UPBJ, dan rumpun
ekonomi, ini kita lakukan sesuai jadwal Bamus yang telah kami tetapkan,”
ujarnya.
Rizal menjelaskan, tujuan dari RDP ini adalah terkait
kebutuhan pangan di Mimika yang mengalami kenaikan, baik sisi produksi dan
distribusi sehingga merugikan masyarakat.
Dalam RDP, OPD mitra telah menyampaikan kendala yang
dihadapi di lapangan. Khusus UPBJ, dewan ingin mengetahui sejauh mana kegiatan
pelelangan, dan penyerapan fisik. Namun setelah disampaikan UPBJ, penyerapan
fisik baru berada di 32 sampai 33 persen, namun untuk rumpun ekonomi secara
keseluruhan sudah berada di angka 50 persen.
“Memang anggaran yang dikelola OPD rumpun ekonomi sangat
kecil, sehingga penyerapannya lebih cepat. Berbeda dengan OPD lain, namun dalam
waktu dekat kita akan lakukan pembahasan anggaran perubahan sehingga kegiatan
fisik yang belum dilakukan, dapat kita alihkan,” ungkapnya.
Pasalnya saat dicek, masih ada program di UPBJ yang harus di-input
di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), dan sampai saat ini belum
diketahui kendalanya. Selain itu Dewan juga menanyakan kegiatan-kegiatan yang
sudah berkontrak namun pekerjaannya dilakukan oleh kontraktor dari luar Mimika,
pasalnya hal ini dinilai sangat merugikan masyarakat Mimika.
Contohnya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pekerja dari
kontraktor luar Papua yang berakhir mangkrak, seperti taman di Bundaran
Petrosea dan Pasar Mapurujaya.
“Karena ketika pekerjaan belum selesai, dan mereka
(kontraktor) balik ke daerah asal mereka, itu membuat kesulitan bagi kita untuk
mengejar mereka lagi. Dan uangpun dibawa keluar ke dari Mimika, sehingga
perbuatan ekonomi menjadi lambat. Hal ini harus dipikirkan bersama agar kita
bisa mempersempit ruang kontraktor luar masuk ke Mimika, sehingga tidak terjadi
lagi pekerjaan yang mangkrak,”pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
