SALAM PAPUA (TIMIKA) - Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Mimika menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertangung Jawaban dan Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Raperda tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRD tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi sekaligus Penutupan Pembahasan Ranperda Pertangung Jawaban dan Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika.

Mariunus Tandiseno dalam padangan umum Fraksi Golkar terhadap penyampaian pertanggung jawaban LKPJ 2023 menyampaikan bahwa Partai Golkar mendorong dan mendukung Pemkab  Mimika untuk bersama berkomitmen dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyatakat Kabupaten Mimika.

“Mari bersama jalan untuk melihat kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika, Golkar akan bersinergi memberikan masukan dalam rangka mewujudkan visi misi, karena rakyat berharap kepada kami Golkar untuk mewujudkan impian mereka (rakyat), sehingga Golkar menerima dan menyetujui Ranperda dan LKPJ 2023,” ujarnya.

Sementara itu, pandangan umum Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Anton Palli, Ketua Fraksi Nasdem menyetujui dengan catatan sebagai berikut, Nasdem memohon kepada Pemkab agar kedepan berjalan bersama dengan porsi masing-masing dalam membangun Kabupaten Mimika.

Selanjutnya jika APBD sekian triliun memohon agar masyarakat pesisir pantai dan pesisir mendapatkan porsi yang sama, contohnya rumah layak bisa dirasakan oleh mereka, hunian yang layak.

“Kenapa warga kita semakin miskin karena persoalan dilapangan seperti itu, masyarakat tidak bisa sejahtera, padahal anggaran triliunan,” ungkapnya.

Di samping itu pandangan umum Fraksi PDIP dibacakan oleh Thobias Maturbong bahwa setelah mencermati jawaban Pemkab, maka PDIP mendorong agar Pemkab wajib mendorong rekomendasi BPK, karena itu merupakan salah satu indikator penting dalam akuntablitas keuangan Pemkab, dan ini sekiranya menjadi catatan keuangan pemerintah untuk menjadi lebih baik.

PDIP juga memberikan apresiasi pemerintah dalam meminimalisir harga subsidi tranportasi sembako dan pembangunan infrastruktur, dinilai belum secara signifikan memberikan dampak untuk itu Pemerintah perlu melakukan binaan dengan membuka sentral komunitas komoditi, sehingga tidak hanya menstabilitasi harga tetap masyarakat bisa dibina untuk menjadi produsen.

“Maka pendapat PDIP kami menyatakan menerima dan menyetujui, sekiranya ini menjadi catatan dalam penyusunan penyelenggaraan pembangunan ke depan,” ungkapnya.

Kemudian padangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Tanzil Azhari, menilai bahwa Pemkab belum maksimal dalam penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Mimika.

“Stop sudah proyek multiyears, karena banyak kesenjangan sosial, banyak warga miskin untuk itu anggaran sosial harus ditambah, dan segera alihkan anggaran untuk ekonomi ketahanan pangan,“ ucapnya.

Pandangan umum fraksi PKB dibacakan oleh Saleh Alhamid, bahwa menerima LKPJ Bupati tetapi dengan catatan, yaitu LKPJ itu tidak pernah diberikan kepada Dewan, padahal itu termasuk dalam realisasi kinerja pemerintah selama satu tahun begitu RPJMD. Dan hasil pemeriksaan BPK pun demikian, padahal itu dasar dan pedoman bagi dewan dalam menyusun pandangan dewan.

“Padahal visi misi bupati adalah membangun regulasi dan SDM yang cerdas dalam mewujudkan pembangunan yang baik, dan meningkatkan tata kelola yang baik sesuai RPJMD, karena pemerintah yang baik tidak mengorbankan Good Governance,” ujarnya

Ia juga meminta kepada Bupati untuk segera memperbaiki sistem Dinas Pendidikan (Disdik) yang menurutnya belum tertata dengan baik, pendidikan yang baik harus lebih profesional.

“PKB juga harap perbaikan sistem pengangkatan PPPK yang bisa mengakomodir Amungme-Kamoro dan pada prinsipnya PKB menerima LKPJ Bupati dan Ranperda  PP-APBD,” jelasnya.

Pandangan umum Fraksi Perindo oleh Samuel Bunai, bahwa Perindo menyetujui namun dengan catatan bahwa Pemkab perlu tambahkan puskemas di Kelurahan Perintis dan Pemkab, diminta monitor kebutuhan bahan pokok serta evaluasi lapangan kerja terutama pekerja OAP.

Diharapkan APBD 2023 bisa menjadi mata rantai, yang hakekatnya menjamin kualitas infrastruktur, tata ruang dan pendidikan yang baik.

Pandangan umum fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Ancelina Beanal mengatakan, PAD sudah pasti dapat ditingkatkan melalui retribusi, dan pengenalan pajak yang efektif.

“Dana Otsus harus diuraikan secara transparan dalam materi LKPJ dan PP-APBD, perlu menjadi catatan agar pengelolaan keuangan dikelola secara tanggungjawab dan akuntable yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Demokrat juga mengharapkan agar tugas pengawasan Inspektorat harus ditingkatkan, dan Tim TAPD harus siapkan materi APBDP dan segera masukkan, agar bisa secepatnya dibahas sama halnya semua proyek pemerintah bisa secepatnya dieksekusi.

“Demokrat menerima KLPJ dengan usulan dan rekomendasi san Demokrat juga menyetujui Ranperda PP -APBD untuk ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.

Anton Bukaleng dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Mimika, yang telah menyampaikan materi Ranpera PP-APBD 2023, sebagai bentuk pertangung jawaban penyelenggaran pemerintahan dan realisasi anggaran 2023 sehingga memberikan gambaran terhadap realisasi pelaksanan program kerja, dan pencapaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.

“Maka gambaran secara umum bahwa Opini WTP yang diberikan BPK selama sembilan tahun berturut-turut yang diterima pemerintah, merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari seluruh Aparatur Pemkab dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan memenuhi kriteria” ujarnya.

Pengelolaan keuangan kesesuaian standar akuntansi pemerintah, mengenai LKPJ 2023 guna memenuhi kewajiban Pemkab dalam hal kepala daerah yang diamanatkan dalam PP 13 Tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutanya mengatakan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Dewan sehingga rapat Paripurna bisa berjalan dengan baik, begitupun semua yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan Paripurna ini.

“Pendapat akhir ini disampaikan untuk evaluasi kinerja pemerintah, tanggapan masukan dan saran dari fraksi merupakan wujud nyata kinerja dari DPRD,” ujarnya.

Catatan, sebagai masukan eksekutif dan tentunya akan menjadi prioritas salam rangka memperbaiki LKPJ di tahun berikutnya.

“Terkait dengan aspirasi masyatakat dengan sengaja kami tidak membaca, karena hal itu sudah dibahas di luar sidang APBD dan tidak membaca secara terbuka, karena anggaran 2023 tidak bermasalah soal aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Beberapa kesepakatan yang dicapai dalam rancanagan peraturan daerah APBD dan LKPJ  2023, bahwa peran APBD dapat memperhatikan kebutuhan dasar agar bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, serta pembangunan dapat berkesinambungan dan berkualitas.

Pelayanan rumah sehat, air bersih, penerangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, membangun infrastruktur dan pembenahan pelayanan publik menjadi prioritas Pemkab.

Begitu juga evaluasi APBD sehingga pencapaian bisa terlaksana dengan baik, untuk itu Bupati mengajak seluruh elemen masyatakat agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Mimika yang maju, sejahtera secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Maka telah disepakati bersama untuk dokumen LKPJ dan Ranperda PP-APBD untuk ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi