SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Kesehatan
(Dinkes) Mimika, Kamis (8/5/2025), dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan
terhadap mitra kerja.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menyampaikan
apresiasi atas kinerja Dinkes yang dinilai telah memberikan pelayanan kesehatan
secara maksimal. Namun demikian, ia menegaskan bahwa masih ada sejumlah catatan
penting yang perlu mendapatkan perhatian.
"Pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan dan pesisir
harus lebih diperhatikan, terutama terkait aspek keamanan tenaga kesehatan di
lapangan," ujarnya.
Ia menyebut bahwa permasalahan pelayanan kesehatan di
wilayah pedalaman membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan
aparat keamanan, agar pelayanan tidak lagi terkendala faktor non-medis.
Selain itu, Herman menyoroti kebutuhan peningkatan
infrastruktur kesehatan, termasuk penambahan puskesmas di wilayah pesisir,
rekrutmen tenaga medis, serta penyediaan fasilitas perumahan bagi tenaga
kesehatan di wilayah terpencil.
“Karena visi-misi Bupati adalah membangun dari kampung, maka
pelayanan kesehatan di pedalaman harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinkes
Mimika yang baru mencapai 17,14 persen dari total anggaran sebesar Rp 700
miliar. Mereka meminta agar hal ini menjadi perhatian serius ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkes Mimika, Reynold Rizal
Ubra, menjelaskan bahwa saat ini pelayanan memang diprioritaskan bagi
masyarakat pegunungan dan pesisir, termasuk melalui Program Sejati, yaitu
pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah.
"Program Sejati berjalan tidak hanya di pedalaman tapi juga di wilayah kota. Namun, kami akui masih banyak puskesmas di pedalaman yang belum memenuhi standar tenaga medis," ungkap Reynold.
Ia juga menjelaskan bahwa dari total anggaran Dinkes,
sebesar Rp 223 miliar dialokasikan khusus untuk gaji pegawai, termasuk Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sisa anggaran digunakan untuk
pengadaan obat, bahan medis habis pakai, dan kebutuhan operasional lainnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi