SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PMPE & IPD) bersama Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bappeda dari delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. Kegiatan berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Rabu (5/11/2025).

Hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tumiran, S.Sos., MAP, membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Tumiran menegaskan bahwa rapat ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi data pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah.

“Rapat koordinasi ini bukan sekadar forum komunikasi teknis antarbidang, tetapi juga momentum penyatuan arah kebijakan pembangunan antara provinsi dan kabupaten,” ujar Tumiran.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Bidang PMPE dan IPD memiliki peran sentral untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan belanja pembangunan berjalan sesuai dokumen perencanaan serta menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas,” jelasnya.

Tumiran menekankan bahwa kebijakan pengendalian dan evaluasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Papua Tengah sejalan dengan visi daerah, yakni “Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.”

Melalui Bapperida, Pemprov Papua Tengah telah mengembangkan aplikasi e-Dalevbang, yaitu platform digital yang digunakan untuk memantau realisasi fisik, keuangan, dan capaian kinerja pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterpaduan data lintas sektor dan wilayah.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kapasitas sumber daya manusia di setiap daerah,” tutur Tumiran.

Ia juga berharap, melalui rapat koordinasi perdana ini dapat tercapai tiga hal utama: Kesepahaman bersama antara provinsi dan kabupaten dalam format, mekanisme, serta jadwal pelaporan pengendalian dan evaluasi Pembangunan, peningkatan kemampuan teknis aparatur dalam memanfaatkan e-Dalevbang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi berbasis data dan kolaborasi nyata dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang berorientasi pada hasil (result-based development).

“Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai titik awal penguatan sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi