SALAM PAPUA (NABIRE) – Sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Dogiyai. Massa aksi yang terdiri dari CPNS Formasi 2025, Honorer K2, serta PPPK penuh waktu dan paruh waktu itu menuntut agar Surat Keputusan (SK) pengangkatan segera diterbitkan.

Karena hingga saat ini SK belum mereka terima, para honorer memalang sejumlah kantor pemerintahan. Dalam aksinya, mereka menyampaikan tiga poin tuntutan utama. Pertama, CPNS Formasi 2025 yang telah dinyatakan lulus tetapi belum menerima SK. Kedua, honorer K2 yang namanya telah diumumkan lulus namun SK belum diterbitkan. Ketiga, PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang juga belum mendapatkan SK pengangkatan.

Akibat belum adanya kejelasan dari pemerintah daerah, massa aksi memalang Kantor Bupati Dogiyai, Kantor Badan Keuangan Daerah, Bank Papua, serta Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mereka menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tidak akan dibuka sebelum SK dikeluarkan.

Para honorer menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebelumnya menjanjikan pembagian SK pada Desember 2025. Namun hingga 8 Desember 2025, SK tersebut belum juga diterima oleh para honorer.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai, Yohanes Degei, membenarkan bahwa hingga kini pemerintah daerah belum membahas secara resmi terkait penerbitan SK CPNS, K2, maupun PPPK.

“Aksi ini sudah mengantongi izin dari Polres Dogiyai,” ungkap salah satu peserta aksi. Mereka mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Kepala BKD, serta operator BKD agar hadir dan mengambil tindakan tegas dalam rentang waktu 8–20 Desember 2025.

Massa aksi juga menegaskan tidak boleh ada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS sebelum SK untuk CPNS, Honorer K2, dan PPPK diterbitkan dan dibagikan kepada seluruh honorer yang berhak.

Para honorer berharap pemerintah daerah lebih serius menangani persoalan ini, terlebih pada bulan Desember yang dinilai sebagai bulan penuh kedamaian menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus.

Salah satu peserta aksi bahkan mengungkapkan bahwa apabila tidak ada respons dari pemerintah daerah, mereka siap melakukan aksi lanjutan dengan membakar pakaian dinas honorer sebagai bentuk protes keras.

Hingga berita ini diturunkan, para honorer tetap bertahan dan menuntut agar SK yang disebut-sebut sudah berada di pemerintah daerah segera diterbitkan dan diserahkan kepada mereka.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi