SALAM PAPUA (TIMIKA) – Uskup Keuskupan Timika, Mgr.
Bernardus Bofitwos, OSA mengingatkan para pejabat tinggi Orang Asli Papua (OAP)
agar tidak berkompromi atau “kongkalikong” dengan elite negara demi melancarkan
wacana perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua.
Menurut Mgr. Bernardus, kepentingan jabatan dan politik yang
hanya bersifat sementara tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan tanah
adat, hutan, dan masa depan rakyat Papua.
“Jangan karena kepentingan politik dan jabatan lima tahunan,
lalu merelakan tanah dan merusak kehidupan rakyat. Itu tidak boleh,” tegas Mgr.
Bernardus saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan, mengizinkan perluasan lahan sawit berarti
ikut mewariskan penderitaan bagi generasi anak cucu di masa depan. Tanah,
hutan, dan seluruh kekayaan alam Papua merupakan ciptaan Tuhan yang paling
indah dan harus dijaga serta diwariskan, bukan dieksploitasi demi kepentingan
sesaat.
Uskup Timika juga mengajak masyarakat adat dan kalangan
intelektual untuk aktif mengawasi setiap kebijakan dan langkah pejabat OAP yang
berpotensi merugikan rakyat.
“Masyarakat adat harus mengontrol pergerakan pejabat yang
hanya mementingkan politiknya sendiri, agar warisan generasi penerus bisa
diselamatkan,” pesannya.
Ia menekankan, pejabat OAP sejatinya harus berdiri di garis
terdepan dalam melindungi tanah adat dan memastikan setiap kebijakan
benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
