SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika resmi mengesahkan empat Panitia Khusus (Pansus) melalui Rapat Paripurna tentang Penetapan Keanggotaan Pansus yang digelar di Ruang Paripurna DPRK Mimika, Rabu (25/2/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, serta dihadiri seluruh anggota dewan.

Empat pansus yang dibentuk tersebut meliputi: Pansus I Penanganan Sengketa Tapal Batas Kapiraya di Distrik Mimika Barat Tengah. Pansus II Penanganan Masalah Air Bersih, Pansus III Penanganan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia, termasuk isu privatisasi dan kontraktor, dan Pansus IV Penanganan Konflik Kemanusiaan di Kwamki Narama dan Distrik Jila.

Primus Natikapereyau menyampaikan bahwa penetapan keanggotaan Pansus bukan sekadar agenda administratif, melainkan mandat besar dari rakyat Mimika untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi sorotan publik.

Untuk Pansus Sengketa Tapal Batas Kapiraya, DPRK menekankan pentingnya kepastian administrasi dan hukum atas wilayah di Distrik Mimika Barat Tengah agar tidak menimbulkan konflik maupun menghambat pelayanan publik.

Sementara Pansus Air Bersih diminta fokus mengidentifikasi kendala teknis dan manajerial yang selama ini menyebabkan akses air bersih belum merata di sejumlah wilayah.

“Pembentukan Pansus ini bukan hanya sekadar administratif, tapi ini tanggung jawab dari masyarakat yang harus diselesaikan Pansus. Seperti tapal batas Kapiraya ataupun air bersih harus fokus pada permasalahannya,” ujarnya.

Terkait Pansus Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia, ia menegaskan Pansus harus mampu menjadi jembatan yang adil antara pekerja dan perusahaan. Hak-hak tenaga kerja perlu dilindungi tanpa mengabaikan stabilitas investasi dan ekonomi daerah.

Sedangkan Pansus Konflik Kemanusiaan di Kwamki Narama dan Distrik Jila diharapkan mampu menggali akar persoalan secara komprehensif serta merekomendasikan langkah rekonsiliasi yang berkeadilan dan menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.

Ia juga menekankan pentingnya kerja kolektif dan transparan dalam pelaksanaan tugas Pansus, mengingat waktu kerja yang terbatas dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi.

“Pansus juga harus didukung oleh eksekutif, manajemen PT Freeport Indonesia,” pungkasnya.

Dengan terbentuknya empat pansus ini, DPRK Mimika menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai lembaga pengawas yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi