SALAM PAPUA (TIMIKA)- Australia dinilai perlu menyebut krisis biaya hidup dengan istilah yang lebih tepat, yakni kesenjangan kekayaan yang semakin melebar di masyarakat. Salah satu solusi yang dinilai dapat mengatasinya adalah penerapan pendapatan dasar universal (Universal Basic Income/UBI) disertai reformasi pajak yang lebih adil.

Sejumlah analis menilai kebijakan bantuan pemerintah yang selama ini diberikan untuk mengatasi kenaikan biaya hidup belum menyentuh akar masalah, yakni ketimpangan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi.

Dalam beberapa dekade terakhir, kelompok kaya semakin mengakumulasi kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperparah ketidakstabilan sosial, terutama ketika perkembangan teknologi mulai menggantikan banyak pekerjaan manusia.

Apa itu pendapatan dasar universal?

Pendapatan dasar universal adalah pembayaran rutin dari pemerintah kepada seluruh warga negara tanpa syarat, terlepas dari status pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan.

Tujuannya adalah memastikan setiap orang memiliki tingkat keamanan finansial minimum, sekaligus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Sebagian pendukung konsep ini mengusulkan jumlah pendapatan dasar sekitar 50 persen dari pendapatan median masyarakat. Di Australia, nilai tersebut diperkirakan sekitar 549 dolar Australia per minggu setelah pajak untuk setiap individu.

Tantangan pembiayaan

Penerapan kebijakan ini membutuhkan reformasi perpajakan besar, termasuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil.

Data menunjukkan sekitar 31 persen perusahaan multinasional hampir tidak membayar pajak di Australia pada 2022–2023, meskipun memiliki pendapatan besar.

Jika perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan pajak dengan tarif yang sama seperti individu berpenghasilan tinggi, potensi penerimaan negara dinilai cukup untuk mendanai program pendapatan dasar universal.

Contoh dari negara lain

Beberapa negara telah melakukan uji coba pendapatan dasar universal, antara lain Finlandia, Kanada, Spanyol, Namibia, Kenya, India, Uganda, dan Swiss.

Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan tetap bekerja, tetapi mengalami penurunan tingkat stres serta peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Contoh lain adalah Norwegia, yang menerapkan pajak tinggi pada sektor pertambangan hingga 78 persen dan mengelola pendapatan tersebut melalui dana kekayaan negara untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Potensi manfaat sosial

Pendukung kebijakan ini menilai pendapatan dasar universal dapat: mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesehatan mental masyarakat, membantu korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjebak karena keterbatasan finansial dan menurunkan tingkat kejahatan dan masalah sosial lainnya.

Di Australia sendiri, setidaknya 3,3 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk sekitar 761 ribu anak-anak.

Tantangan politik

Meski dinilai memiliki potensi besar, penerapan pendapatan dasar universal memerlukan keberanian politik karena berkaitan dengan kenaikan pajak dan perubahan sistem ekonomi.

Hingga kini, partai politik utama di Australia masih mempertahankan kebijakan pasar tenaga kerja tradisional dan belum mengadopsi konsep pendapatan dasar universal secara nasional.

Namun para peneliti menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan stabil di masa depan. (Sumber: 360info.id)

Editor: Sianturi