SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah, Selasa (31/3/2026), di Kantor DPR Papua Tengah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah, menghadiri rapat tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRP, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta rohaniawan.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“LKPJ ini memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, capaian pembangunan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan sepanjang tahun 2025,” ungkapnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Papua Tengah mengusung visi “Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan” sebagai fondasi pembangunan daerah.

Sejumlah program strategis dijalankan, di antaranya pendidikan gratis dan sekolah sepanjang hari, penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah, pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua melalui pengembangan UMKM.

Dari sisi capaian, beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan. Usia harapan hidup tercatat 60,25 tahun, prevalensi stunting turun menjadi 12,75 persen, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 86,78.

Tak hanya itu, Pemprov Papua Tengah juga meraih apresiasi nasional melalui ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 atas inovasi di sektor pendidikan.

Sementara dari aspek keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,12 triliun atau 101,46 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp601,7 miliar atau 114,50 persen. Adapun realisasi belanja daerah sebesar Rp3,78 triliun atau 78,57 persen dari pagu Rp4,81 triliun.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam optimalisasi penyerapan anggaran dan keterbatasan akses geografis di sejumlah wilayah.

Ke depan, Pemprov Papua Tengah berkomitmen memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mempererat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Gubernur juga berharap DPR Papua Tengah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPRP untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi