SALAM PAPUA (TIMIKA) – Para pimpinan daerah se-Tanah Papua menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus), dengan fokus pada sinkronisasi program, penguatan kelembagaan, serta penyaluran dana Otsus yang lebih berkualitas.

Rakor tersebut dibingkai dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, selama dua hari, 11–12 Mei 2026.

Kegiatan dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan. Rakor turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun sebagai narasumber dan diikuti enam gubernur serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Hoiruddin Hasibuan, forum ini disebut sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan membahas isu-isu strategis terkait implementasi Otsus Papua.

“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan pembangunan di Tanah Papua masih cukup kompleks. Selain kondisi geografis dan wilayah terisolir, persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan keterbatasan akses pelayanan dasar masih menjadi perhatian bersama.

Di sisi lain, efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

“Kemendagri juga menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai regulasi turunan Otsus Papua. Keberadaan regulasi ini sangat penting sebagai instrumen implementasi kewenangan khusus di daerah,” jelas Hoiruddin.

Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa mengatakan Otsus diibaratkan sebagai generasi yang siap melahirkan masa depan baru, namun masih menghadapi berbagai tantangan implementasi.

“Kita ini telah memiliki enam provinsi tapi tetap satu Papua. Forum ini merupakan hasil pertemuan kami bersama bapak Presiden,” kata Meki.

Menurutnya, implementasi Otsus masih terkendala kurangnya data, ego sektoral, dan lemahnya kerja sama antar daerah. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pimpinan daerah agar membangun kolaborasi demi menghadirkan kesejahteraan nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Otsus harus hadir nyata dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi rakyat yang dirasakan langsung oleh OAP,” ujarnya.

Sementara itu, Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji menyoroti tiga hambatan utama implementasi Otsus, yakni rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dana Otsus, lemahnya data sosial ekonomi, dan terbatasnya kolaborasi antar lembaga serta daerah.

“Setiap rupiah dana Otsus harus berdampak langsung pada kesejahteraan Orang Asli Papua. Forum ini menjadi momentum menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama untuk mempercepat pembangunan Papua yang sejahtera, inklusif, dan berdaya,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi