SALAM PAPUA (TIMIKA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Mimika terus memperkuat tata kelola pelaporan pembangunan daerah yang
akurat, terukur, dan tepat waktu melalui pendampingan penginputan realisasi
kinerja perangkat daerah dan E-Walidata pada Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappeda
Mimika, Jalan Mayon, Kamis (21/5/2026).
Kepala Bappeda Mimika melalui Kepala Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan, Izak A. Rahajaan mengatakan, Bappeda
sebagai wali data memiliki tanggung jawab memastikan seluruh data pembangunan
yang dimasukkan OPD selaras dengan regulasi Satu Data Indonesia.
Karena itu, koordinasi antara Bappeda sebagai wali data dan
OPD sebagai produsen data harus berjalan maksimal agar kualitas pelaporan
pembangunan semakin baik.
“Pendampingan ini untuk memastikan seluruh data yang diinput
oleh setiap OPD benar-benar valid, terukur, dan bukan data fiktif,” ujarnya.
Menurut Izak, SIPD bukan sekadar aplikasi penginputan angka,
tetapi instrumen penting yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran
hingga pengawasan realisasi kinerja daerah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman
terkait pentingnya disiplin dalam melakukan penginputan data secara berkala
agar tidak terjadi keterlambatan pembaruan capaian program.
Selain itu, kualitas indikator kinerja menjadi perhatian
utama. Setiap data yang dimasukkan harus memiliki ukuran capaian yang jelas,
baik output maupun outcome program, serta wajib didukung bukti otentik di
lapangan.
“Data yang diinput harus sesuai dengan kondisi nyata di
lapangan. Jadi bukan hanya angka serapan anggaran, tetapi bagaimana realisasi
fisik dan manfaat program itu benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi melalui SIPD juga menjadi gambaran
capaian kinerja masing-masing OPD, termasuk melihat perangkat daerah yang telah
mencapai target maupun yang masih mengalami keterlambatan.
Menurutnya, konsistensi data antara dokumen perencanaan,
strategi pembangunan hingga realisasi anggaran menjadi faktor penting dalam
mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan
pemerintah daerah benar-benar berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang
dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
