SALAM PAPUA (TIMIKA) - Penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) dan militerisasi warnai suasana Penjaringan Aspirasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Masyarakat Adat Kabupaten Mimika bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang Pelaksanaan Otsus dan Keamanan di Papua Tengah, yang digelar di ruang pertemuan Hotel Cenderawasih 66, Sabtu (16/5/2026).

Perwakilan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang hadir dalam pertemuan ini menyoroti gagalnya Otsus dan menolak kehadiran militer organik ataupun non organik di Papua. Mereka menilai bahwa kehadiran Otsus di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika sangat gagal dan tidak dirasakan oleh masyarakat asli.

Demikian juga halnya dengan hadirnya militer organik dan non organik, dinilai hanya menambah jumlah warga asli yang meninggal dunia akibat ditembak.

"Otsus itu apa? Kita tidak rasakan itu. Kita tidak tahu dana Otsus itu ada di tangan siapa, siapa pengelola dan siapa yang merasakannya? Nama kita sebagai orang Papua hanya dipakai saja, tapi tidak rasakan itu Otsus. Kami tolak Otsus, kembalikan lagi ke pusat," pungkas Tokoh masyarakat Amungme, Donatus Kelanangame.

Demikian halnya disampaikan tokoh perempuan, Fransisca Pinimet. Secara khusus ia menyoroti aksi kekerasan yang diduga dilakukan militer dan mengakibatkan banyak korban jiwa dari masyarakat asli.

"Saya minta mohon tarik kembali pasukan militer dan harus ada dialog terbuka antara pemerintah pusat terkait situasi di tanah Papua," tegasnya.

Sementar Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas MRP untuk menyerap aspirasi masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, termasuk Kabupaten Mimika.

Menurutnya, berbagai masukan yang diterima tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi akan dibawa ke forum lebih luas hingga ke pemerintah pusat.

“Semua aspirasi ini akan kami plenokan dan sampaikan ke Jakarta. Tujuannya mencari solusi agar Papua tetap aman dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” kata Agus.

Ia juga menyoroti kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua Tengah yang masih terjadi konflik dan menimbulkan korban jiwa, termasuk di daerah pedalaman. Hal ini menurutnya perlu langkah serius dari pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Otsus, termasuk transparansi pengelolaan dana dan keterlibatan lembaga adat dalam pembangunan daerah.

“Kalau Otsus tidak berjalan baik dan transparan, maka akan terus menimbulkan persoalan di masyarakat,” ujarnya.

Ketua Lemasa, Meniel Jhon Magal mengapresiasi upaya yang dilakukan MRP dalam menjaring aspirasi masyarakat adat.

Melalui pertemuan ini, MRP tahu sejauhmana dana Otsus itu terserap, serta apakah dirasakan masyarakat adat atau tidak? Demikian juga halnya dengan persoalan kealaman, yang selama ini selalu mengorbankan warga sipil. Melalui jering aspirasi dan RDP ini, diharapkan bisa mendapatkan solusi.

"Ini baru pertama kali dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat adat, jadi saya sangat mengapresiasi MRP,” ucap Jhon Magal.

Sedangkan Ketua Lemasko, Fredy Sony Atiamona menyampaikan terima kasih atas kegiatan MRP yang menjaring aspirasi masyarakat adat. Diharapkan melalui kegiatan ini MRP bisa mengawasi khusus terkait Otsus dan persoalan keamanan di tanah Papua.

Menurutnya, seluruh masyarakat adat mengaku tidak merasakan hadirnya Otsus, sehingga perlu dievaluasi. Masyarakat juga selalu bertanya, kenapa mereka dibunuh di atas tanahnya sendiri? Dua hal ini diharapkan jadi pembahasan khusus oleh MRP bersama pemerintah pusat.

"Semoga setelah pertemuan ini, pengawasan soal Otsus dan keamanan bisa lebih diperhatikan," ucap Fredy.

Penulis: Acik

Editor: Jimmy