SALAM PAPUA (TIMIKA) – Forum Koordinasi Strategis Asosiasi
Kepala Daerah se-Tanah Papua mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam
implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, yakni rendahnya kepercayaan
masyarakat terhadap Otsus, lemahnya data sosial-ekonomi Orang Asli Papua (OAP),
serta terbatasnya kolaborasi lintas daerah.
Menanggapi hal tersebut, Johannes Rettob menegaskan bahwa
data kependudukan di Kabupaten Mimika sudah sangat lengkap sehingga siap
mendukung kebijakan berbasis data.
Sebagai tuan rumah forum, Pemerintah Kabupaten Mimika juga
mengaku telah menyiapkan seluruh kebutuhan kegiatan secara maksimal guna
menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh provinsi
di Tanah Papua.
“Pertemuan ini sangat baik, kita harus konsisten satu suara
dalam pengimplementasi Otsus, dan memang harus ada evaluasi atas penggunaan
anggaran Otsus. Untuk data penduduk OAP pun kami Mimika paling baik dan
lengkap,” ujar Johannes Rettob usai menghadiri forum di Ballroom Hotel Horison
Diana, Senin (11/5/2026) malam.
Johannes menjelaskan, selain persoalan data, pengaturan
peruntukan Dana Otsus juga menjadi tantangan karena mekanismenya telah diatur
pemerintah pusat sehingga daerah harus mengikuti ketentuan yang ada, sementara
kebutuhan tiap daerah berbeda-beda
“Untuk peruntukan Otsus ini pun sudah diatur pemerintah
pusat, dan kita di daerah ini harus mengikuti aturan pusat. Sedangkan kebutuhan
kita di daerah itu berbeda,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika sebenarnya sudah berjalan baik, termasuk koordinasi
lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, ia menyoroti keterlambatan
penyaluran Dana Otsus dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak terhadap
efektivitas penggunaan anggaran.
“Dana ini dikurangi, kemudian tiap tahun anggaran diberikan
di akhir tahun dan diarahkan untuk bidang pendidikan. Jadi kita gunakan juga
tidak sesuai kebutuhan sehingga anggaran tiap tahun selalu menjadi SILPA,”
tutupnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
