Komisi III DPRK Mimika Skorsing RDP Bersama RSUD, Soroti Anggaran Dan Kualitas Pelayanan

Komisi III DPRK Mimika Skorsing RDP Bersama RSUD, Soroti Anggaran Dan Kualitas Pelayanan Foto bersama usai RDP RSUD bersama Komisi III DPRK, yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna DPRK Mimika, Rabu (10/6/2026)(Salampapua.com/Evita)

SALAM PAPUA (TIMIKA)– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menskors Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Mimika setelah muncul sejumlah catatan terkait penggunaan anggaran, kapasitas pelayanan, hingga pengembangan rumah sakit.

RDP yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRK Mimika, Rabu (10/6/2026), dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, dan dihadiri anggota Komisi III, Direktur RSUD Mimika dr. Faustina Helena Burdam beserta jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal serta sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan anggaran untuk menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur rumah sakit, pengadaan obat-obatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan.

Komisi III juga mendorong peningkatan status RSUD Mimika dari rumah sakit tipe C menjadi tipe B. Menurut Herman, peningkatan status tersebut penting mengingat RSUD Mimika telah meraih akreditasi Paripurna dan saat ini berperan sebagai rumah sakit rujukan bagi sejumlah kabupaten di wilayah sekitar.

“RSUD Mimika kini menjadi rumah sakit rujukan bagi kabupaten tetangga, sehingga peningkatan kapasitas pelayanan menjadi kebutuhan yang mendesak,” ujarnya.

Selain itu, DPRK menilai perlunya kesamaan data dan pemahaman antara legislatif dan manajemen rumah sakit agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Herman berharap kepemimpinan baru di RSUD Mimika mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa salah satu target yang harus dicapai adalah mengurangi antrean pasien serta meningkatkan kapasitas layanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Kami skorsing terlebih dahulu RDP ini agar data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi yang dijalankan. Jangan sampai data yang kami pegang berbeda. RDP berikutnya juga akan melibatkan Dinas Kesehatan sehingga pembahasannya lebih komprehensif,” tegas Herman.

Sementara itu, Direktur RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, menyampaikan apresiasi kepada DPRK Mimika atas kesempatan berdiskusi melalui forum RDP tersebut.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, dan institusi kesehatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik bagi masyarakat Mimika maupun daerah-daerah sekitar yang menjadikan RSUD Mimika sebagai rumah sakit rujukan.

“Semua masukan dari anggota DPRK telah kami catat dan akan kami jelaskan lebih rinci pada RDP berikutnya. Saat ini kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan karena RSUD memberikan pelayanan kesehatan lanjutan, sementara Dinas Kesehatan menangani pelayanan dasar,” katanya.

Menanggapi persoalan penumpukan pasien di IGD, dr. Faustina menjelaskan bahwa pembangunan Gedung C2 telah direncanakan dan saat ini masih dalam proses. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan waktu penyelesaian proyek tersebut.

Ia menambahkan, komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK terus dilakukan agar dukungan anggaran dapat mengakomodasi kebutuhan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit.

“Tentu dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan, kami berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sejalan dengan visi dan misi Bupati Mimika serta kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi