SALAM PAPUA (KENYAM) – Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan menggelar Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama bersama BPJS Kesehatan Cabang Jayawijaya di Kantor Bupati Nduga, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Nduga, Pertus Wompere, didampingi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran staf.

Usai pertemuan, Pertus Wompere mengatakan forum tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nduga dalam upaya meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Foto bersama usai pertemuan antara Pemkab Nduga dan BPJS Kabupaten Jayawijaya bersama para jajarannya di Kantor Bupati Nduga, Kenyam, Jumat (26/6/206)(Salampapua.com/Elea Worom)

"Kami menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Meskipun Bapak Bupati dan Plt Sekda tidak dapat hadir, kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan sejumlah poin penting untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sekitar 9.800 data peserta yang disampaikan oleh Kementerian Sosial dan saat ini berstatus nonaktif

Menurut Pertus, BPJS Kesehatan meminta pemerintah daerah segera melakukan validasi dan penyelesaian data tersebut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial agar masyarakat tetap dapat memperoleh hak atas jaminan kesehatan.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan segera mendaftarkan para kepala kampung dan aparat kampung yang baru dilantik sebagai peserta jaminan kesehatan.

"Setelah proses pemilihan dan pelantikan selesai, mereka akan segera didaftarkan agar memperoleh perlindungan jaminan kesehatan," katanya.

Pertemuan tersebut juga membahas penyaluran anggaran pelayanan kesehatan melalui 32 distrik. Pertus mengungkapkan, hingga saat ini sebagian dana telah disalurkan ke puskesmas, sementara sebagian lainnya masih dalam proses sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nduga tidak hanya bergantung pada rumah sakit rujukan di Wamena, Timika, maupun Jayapura, tetapi juga harus didukung kemudahan administrasi dalam mengakses layanan.

"Salah satu hal yang ditekankan dalam pertemuan ini adalah pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. Dengan menunjukkan KTP yang memiliki NIK, masyarakat yang sakit dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Penulis/Editor: Sianturi