SALAM PAPUA (TIMIKA) – Persoalan transportasi, ekonomi kerakyatan, hingga pengembangan sektor pertanian menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Kabupaten Mimika dalam kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan, di Jalan WR Supratman Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Mimika guna meningkatkan kesejahteraan dan memperlancar aktivitas masyarakat.

Yohanes Felix Helyanan mengatakan, selain menyampaikan sejumlah keluhan, masyarakat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas pembangunan.

Menurutnya, komitmen tersebut terlihat dari alokasi anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah.

“Masyarakat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang terus memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Harapannya, Pemerintah Kabupaten Mimika juga dapat memberikan perhatian yang sama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yohanes yang akrab disapa John Tie ini.

Salah satu isu yang banyak disoroti warga adalah keterbatasan sarana transportasi, baik laut, udara maupun darat. Masyarakat menginginkan adanya peningkatan layanan transportasi yang mampu mendukung mobilitas warga, khususnya masyarakat di wilayah pesisir.

Warga juga mengusulkan pengadaan kapal yang dapat melayani rute ke kampung-kampung pesisir serta mengaktifkan kembali layanan bus dari Pelabuhan Pomako menuju Kota Timika untuk memudahkan akses transportasi, terutama bagi pelajar.

“Keluhan terkait transportasi laut, udara dan darat cukup banyak disampaikan masyarakat. Mereka berharap ada kapal yang melayani daerah pesisir dan layanan bus dari Pelabuhan Pomako ke Timika dapat kembali dioperasikan. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” katanya.

Selain sektor transportasi, masyarakat juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para nelayan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) agar hasil tangkapan nelayan dapat dikelola dan dipasarkan secara lebih optimal.

Menurut Yohanes, masyarakat berharap pemerintah mempercepat proses pelimpahan aset yang berkaitan dengan sektor perikanan kepada pemerintah provinsi sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berencana meluncurkan program ekspor hasil perikanan dari Mimika ke luar daerah pada 30 Juni 2026 menggunakan jalur transportasi laut. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi nelayan lokal.

Di sektor pertanian, warga meminta pemerintah lebih aktif mendorong peningkatan produksi komoditas strategis, khususnya cabai yang beberapa waktu lalu sempat mengalami lonjakan harga hingga mencapai Rp120 ribu per kilogram.

Masyarakat berharap Dinas Pertanian tidak hanya fokus pada penyuluhan, tetapi juga memberikan pendampingan dan dukungan nyata kepada petani agar lahan-lahan potensial dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain cabai, komoditas jagung juga mulai dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Namun, petani masih membutuhkan dukungan pemerintah berupa bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, serta akses pemasaran hasil panen.

“Aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar potensi tersebut dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Yohanes.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi