Serapan APBD Mimika Baru 26 Persen, Wabup Emanuel Kemong Evaluasi Kinerja Seluruh OPD Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong (Salampapua.com/Evita)

Serapan APBD Mimika Baru 26 Persen, Wabup Emanuel Kemong Evaluasi Kinerja Seluruh OPD

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memimpin rapat evaluasi kinerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika guna membahas rendahnya realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang pertemuan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jalan Cenderawasih, Senin (13/7/2026).

Hingga pertengahan Juli 2026, serapan APBD Kabupaten Mimika baru mencapai 26 persen, jauh di bawah target yang diharapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Emanuel mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi setiap OPD sehingga realisasi anggaran belum berjalan maksimal.

"Hari ini seperti biasa kami lakukan evaluasi bersama seluruh OPD untuk mengetahui apa alasan serapan APBD masih rendah, yaitu baru mencapai 26 persen," ujarnya.

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing OPD, sebagian besar rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh berbagai kendala teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, Emanuel memastikan seluruh proses administrasi dan tahapan teknis terus dipercepat agar pelaksanaan program dapat segera berjalan.

"Rata-rata terkendala secara teknis, tetapi semuanya sedang diproses," jelasnya.

Selain faktor internal, Emanuel menyebut kondisi nasional turut memberikan dampak terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Kenaikan harga bahan pokok dan material konstruksi membuat sejumlah OPD harus menyesuaikan kembali perencanaan anggaran maupun spesifikasi kegiatan agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

"Semua ini juga dampak dari situasi nasional, sehingga perhitungan di setiap OPD banyak yang berubah," katanya.

Menurutnya, perubahan harga berbagai kebutuhan pembangunan mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian administrasi dan perencanaan, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh OPD dapat segera menyelesaikan berbagai kendala yang ada dan mempercepat pelaksanaan program kerja pada sisa tahun anggaran 2026.

Wabup juga meminta setiap kepala OPD meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan fisik kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

Dengan percepatan tersebut, Pemkab Mimika optimistis realisasi serapan APBD akan terus meningkat pada semester kedua, sehingga target pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi