MRP Papua Tengah Sosialisasikan Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Pencegahan HIV-AIDS Di Timika Jaya Foto bersama usai pembukaan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan HIV-AIDS oleh Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Tengah di Aula Bobaigo Keuskupan Timika, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Jumat (20/11/2026)(Salampapua.com/Evita)

MRP Papua Tengah Sosialisasikan Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Pencegahan HIV-AIDS Di Timika Jaya

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu kepada anak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bobaigo Keuskupan Timika tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kaum perempuan dan ibu, mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta upaya pencegahan HIV-AIDS.

Wakil Ketua I MRP Provinsi Papua Tengah, Paulina Merey, mengatakan perempuan dan anak memiliki peran penting sebagai fondasi dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan peradaban masyarakat Papua. Karena itu, perlindungan dan perhatian terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas bersama.

Menurutnya, masa depan Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, turut ditentukan oleh kualitas perlindungan dan kesehatan generasi mudanya.

“Perempuan dan anak adalah fondasi utama dalam menjaga kelangsungan hidup adat istiadat dan peradaban di Tanah Papua. Karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan dan perhatian yang memadai,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pokja Perempuan MRP Papua Tengah, Yulice Magai, menjelaskan bahwa kehadiran tujuh anggota tim di tengah masyarakat bertujuan menyosialisasikan program sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Ia menegaskan, MRP tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan materi maupun mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kewenangan lembaga tersebut adalah memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami hadir untuk mendengar langsung kondisi masyarakat, terutama suku Amungme dan Kamoro, apakah hak-hak mereka sudah diperhatikan atau belum. Semua aspirasi yang kami terima akan kami catat dan perjuangkan melalui jalur yang ada,” katanya.

Yulice kembali menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otsus merupakan kewenangan pemerintah, sedangkan MRP berperan sebagai lembaga representatif yang menyuarakan kepentingan Orang Asli Papua (OAP) kepada pemerintah.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr. Ir. Yohana Paliling, M.Si., menilai sosialisasi yang dilaksanakan Pokja Perempuan MRP Papua Tengah sangat tepat sasaran karena menyentuh langsung masyarakat Kelurahan Timika Jaya yang merupakan salah satu kawasan padat penduduk di pusat Kota Timika.

Menurutnya, tema yang diangkat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu kepada anak.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan HIV-AIDS harus menjadi perhatian bersama. Jika masyarakat memahami dan menerapkannya dengan baik, maka kita sedang menyiapkan generasi Papua yang kuat, sehat, dan mampu membangun daerahnya di masa depan,” kata Yohana.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi