SALAM PAPUA (TIMIKA) – Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar kewajiban administratif atau kegiatan seremonial.
Penegasan tersebut disampaikan Emanuel saat membuka kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di Aula BPKAD Mimika, Jumat (20/11/2026).
Ia mengatakan, laporan pertanggungjawaban harus mampu menggambarkan sejauh mana anggaran yang telah dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, LPJ tidak boleh hanya memuat data dan angka keuangan, tetapi harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja, menilai efektivitas penggunaan anggaran, serta mengidentifikasi kendala dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Emanuel menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan analisis LPJ. Pertama, mengungkap penyebab tidak tercapainya target pendapatan dan rendahnya serapan anggaran. Kedua, mengukur manfaat program pembangunan bagi masyarakat. Ketiga, memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah berperan aktif dengan menyampaikan data yang akurat, melakukan evaluasi secara objektif, serta menyelesaikan laporan tepat waktu agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Peningkatan kualitas pengelolaan APBD bukan hanya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Emanuel.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi