SALAM PAPUA (TIMIKA) – Ketua Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK), Tenius Kum, menegaskan agar pemerintah daerah serius membina dan memberdayakan para pengusaha Orang Asli Papua (OAP), khususnya Suku Amungme dan Kamoro, dalam pengerjaan proyek di Kabupaten Mimika. Hal itu disampaikannya dalam forum yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika, di salah satu gedung pertemuan di Timika, Jumat (28/11/2025).

Tenius menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan pengusaha seperti yang dilakukan PUPR merupakan langkah baik untuk penataan OAP. Namun ia menyesalkan minimnya keterlibatan pengusaha Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di Mimika.

“Kegiatan ini ditujukan untuk Orang Asli Papua, tapi di mana Amungme-Kamoro? Kabupaten ini khusus untuk AK. Teman-teman dari suku lain itu hanya kerabat dan pendatang. Tapi AK tidak dilibatkan sehingga mereka tidak tahu sistem,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa HAPAK bukan organisasi keluarga seperti yang disebutkan sebagian pihak, melainkan lembaga adat resmi yang hadir untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Amungme-Kamoro.

“HAPAK itu Honai Adat Amungme-Kamoro, pemerintah harus tahu itu baik-baik. HAPAK ada supaya memberdayakan AK. Ketika HAPAK hadir, kami membantu AK memahami sistem dan masuk dalam pekerjaan proyek pemerintah,” ujarnya.

Tenius juga meminta agar pemerintah tidak memandang remeh keberadaan HAPAK dan memastikan anak-anak Amungme-Kamoro dilibatkan secara serius dalam setiap pelatihan, seminar, maupun proses perencanaan proyek.

“Kalau sistem seperti ini, harus libatkan anak-anak AK lebih banyak lagi. Undang mereka supaya datang belajar sistem, kuasai proyek, dan tidak hanya jadi objek. Selama ini mana ada AK menikmati kehadiran pemerintah?” katanya.

Ia menyoroti adanya anggapan bias bahwa HAPAK adalah ‘organisasi keluarga’, padahal menurutnya organisasi itu merupakan representasi pemilik negeri di atas tanah Amungsa, dan harus dihormati serta diakomodir dalam pembangunan.

Tenius juga mengingatkan agar distribusi proyek tidak hanya diberikan kepada segelintir pengusaha tertentu.

“Jangan sampai satu orang kerjakan lima proyek. Harus dibatasi dan dipilah dengan baik. Kami juga bayar pajak, jadi kami harus diberdayakan supaya berkembang. Jangan satu orang saja sejahtera, sementara yang lain melarat,” tegasnya.

 Menurutnya, kehadiran sistem manajemen proyek yang lebih terbuka saat ini menjadi langkah baik untuk memastikan pengusaha Amungme–Kamoro mendapat peluang yang adil. Ia mengapresiasi upaya PUPR yang mulai membuka ruang kepada pengusaha lokal.

“Dengan hadirnya sistem ini, saya berterima kasih kepada Kabid yang sudah menghadirkan forum ini. HAPAK bersuara bahwa di sini ada pemilik negeri. Selama ini AK tidak tahu main proyek, hanya hidup dari Freeport. Sekarang anak-anak muda hadir memperjuangkan hak mereka,” ujarnya.

Tenius menambahkan bahwa pihaknya akan terus membina pengusaha Amungme-Kamoro untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar dapat bersaing dalam pengelolaan proyek di daerah.

“Pemerintah jangan geli dengan organisasi yang maju untuk memberdayakan AK. Kami tidak main-main. Kami tetap membina pengusaha untuk meningkatkan skill mereka,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Sianturi