SALAM PAPUA (TIMIKA)- Tahun 2026 belum tiba, namun kabar tentang turunnya APBD Mimika sudah lebih dulu mengetuk telinga masyarakat. Angka penurunan itu tidak kecil sekitar Rp1,7 triliun dari DBH, DAK, dan Dana Otsus yang berkurang. Alhasil, APBD Mimika akhirnya ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun.

Di kantor pemerintah, suasana perdebatan mungkin mulai terasa. Para kepala OPD membawa tumpukan program yang dianggap penting, tetapi tak semua bisa diakomodasi. Bupati Mimika, Johannes Rettob, tampil dengan sikap tegas namun tetap tenang. Ia tahu bahwa anggaran bukan soal angka semata di baliknya ada harapan masyarakat, kebutuhan mendasar, dan masa depan pembangunan daerah.

Pemkab Mimika memilih menunda program-program yang belum mendesak. Tidak semua proposal OPD yang selama ini dianggap penting akan lolos. Hanya program prioritas terutama pekerjaan yang sudah berjalan dan harus dilanjutkan yang tetap mendapat ruang. Bupati ingin memastikan bahwa tidak ada proyek mangkrak, dan tidak ada anggaran terbuang percuma.

Namun perubahan paling terasa adalah cara pemerintah menata ulang pola pikir anggaran. Salah satu arah baru adalah menggerakkan semua sektor pembangunan menuju penguatan pariwisata. Bukan hanya Dinas Pariwisata, tetapi seluruh OPD diarahkan untuk melihat potensi wisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Di ruang-ruang rapat pemerintahan, diskusi hangat muncul: bagaimana menjembatani sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik dengan pariwisata? Meski terdengar ambisius, arah ini menunjukkan keinginan Pemkab Mimika untuk mencari cara kreatif meningkatkan PAD di tengah keterbatasan anggaran pusat.

Namun di balik semua rencana itu, ada satu visi yang tetap menjadi kompas: membangun dari kampung ke kota. Sebuah prinsip yang selalu diulang Bupati JR dalam banyak kesempatan. Ia percaya bahwa Mimika tidak boleh hanya berkembang di pusat kota sementara kampung-kampung tertinggal. Visi itu tetap berdiri tegak, meski anggaran dipangkas.

Di tengah keterbatasan tersebut, warga Mimika kini menunggu. Mereka ingin tahu apakah efisiensi anggaran ini benar-benar akan menjaga kebutuhan dasar tetap terpenuhi mulai dari air bersih, kesehatan, pendidikan, hingga dukungan ekonomi untuk keluarga di kampung.

Turunnya anggaran mungkin membuat banyak rencana harus ditata ulang, tetapi bagi masyarakat Mimika, satu hal tetap diharapkan: pemerintah harus tetap berpihak pada rakyat, bukan pada program-program yang hanya terlihat indah di atas kertas.

Dan perjalanan APBD 2026 ini baru dimulai. Bagaimana hasilnya kelak? Waktu dan ketegasan kebijakan akan menjawabnya. Yang jelas, di tengah pengetatan anggaran, Mimika kini berdiri di persimpangan: memilih menjadi lebih efisien, atau kembali terjerat dalam pola lama yang boros dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.

Di Mimika, roda ekonomi daerah selama puluhan tahun bergerak seiring denyut produksi PT Freeport Indonesia. Hampir semua sendi fiskal pemerintah daerah mulai dari besaran Dana Bagi Hasil (DBH), royalti, hingga dividen bertumpu pada stabilnya produksi tambang. Karena itu, ketika produksi Freeport mengalami penurunan, dampaknya tidak berhenti di area industri saja, tetapi merambat langsung ke meja perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Penurunan produksi berarti berkurangnya tonase mineral yang dijual, yang pada akhirnya menurunkan penerimaan negara. Dari titik inilah efek domino mulai terjadi. Porsi bagi hasil untuk daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam APBD Mimika ikut menyusut. Tahun berikutnya, pemerintah daerah langsung merasakan tekanan fiskal: APBD mengecil, ruang belanja menyempit, dan program pembangunan harus dipangkas satu per satu.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah Mimika biasanya menghadapi dilema. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat justru meningkat. Di sisi lain, kemampuan fiskal melemah karena aliran dana dari tambang berkurang. Pemangkasan anggaran terpaksa dilakukan: program non-prioritas ditunda, pembangunan baru dikurangi, bahkan beberapa layanan publik dijalankan dengan efisiensi ketat. Sektor-sektor yang sebelumnya digadang-gadang sebagai motor pertumbuhan alternatif pertanian, UMKM, pariwisata mendadak membutuhkan perhatian lebih besar, sebab hanya dengan diversifikasi ekonomi daerah bisa bertahan.

Di luar itu, masyarakat juga merasakan denyut perlambatan ekonomi. Aktivitas bisnis yang bergantung pada pekerja tambang ikut menurun. Pendapatan sebagian rumah tangga melemah. Rasa cemas muncul terutama ketika belum ada kepastian kapan produksi tambang kembali normal.

Bagi Mimika, penurunan produksi Freeport bukan sekadar kabar industri; ia adalah sinyal bahwa fondasi ekonomi daerah yang terlalu bertumpu pada tambang sangat rentan guncangan. APBD tahun berikutnya menjadi cerminan langsung dari gejolak itu menegaskan bahwa diversifikasi dan pembangunan ekonomi yang lebih merata adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan.

Tahun 2026 akan menjadi titik krusial bagi Papua Tengah, terutama Mimika, yang sepanjang 2025 diwarnai berbagai dinamika: persoalan tenaga kerja lokal, ketimpangan pembangunan layanan dasar, tantangan keamanan sporadis, hingga melambatnya kualitas pelayanan publik. Di tengah situasi ini, publik berharap pemerintah tidak lagi terjebak dalam pola lama, tetapi berani mengambil langkah pemulihan yang lebih terukur dan berpihak pada masyarakat.

Pertama, pemerintah perlu melakukan konsolidasi tata kelola, memastikan seluruh OPD bekerja dalam satu arah yang sama. Ini berarti perencanaan yang berbasis data, realisasi anggaran yang disiplin, serta evaluasi yang transparan. Publik sudah muak dengan program yang dicanangkan besar-besaran tetapi tidak pernah terlihat dampaknya di lapangan.

Kedua, pemulihan 2026 harus menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas absolut. Banyak fasilitas yang operasionalnya tersendat karena kurang tenaga kesehatan, sistem rujukan yang tidak tertata, dan koordinasi yang lemah. Pemerintah harus berani menata ulang: memperkuat puskesmas, mengawasi faskes swasta, dan memastikan tidak ada warga yang ditolak layanan hanya karena urusan administrasi.

Ketiga, persoalan ketenagakerjaan dan investasi tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa ujung. Kasus-kasus penelantaran pencari kerja, rekrutmen tidak terbuka, hingga minimnya keberpihakan pada OAP telah menimbulkan kekecewaan yang besar. Pemerintah perlu menetapkan aturan main yang adil: investasi boleh masuk, tapi hak-hak masyarakat lokal tidak boleh ditabrak.

Keempat, pemerintah perlu mempercepat pemulihan ekonomi rakyat melalui dukungan UMKM, pertanian, perikanan, dan ekonomi kampung. Tanpa intervensi pada ekonomi berbasis rumah tangga, pemulihan daerah hanya akan menjadi slogan. Program padat karya, revitalisasi pasar, hingga akses modal murah harus dipastikan berjalan.

Kelima, stabilitas keamanan menjadi pondasi penting. Pemerintah daerah bersama aparat harus menjaga agar berbagai potensi konflik baik politik, sosial, maupun keamanan tidak berkembang menjadi gangguan serius. Pendekatan dialog, bukan kekerasan, harus menjadi orientasi utama demi membangun rasa percaya masyarakat.

Pada akhirnya, publik menaruh harapan besar bahwa 2026 menjadi tahun ketika pemerintah benar-benar mendengar dan bekerja. Pemulihan bukan hanya soal anggaran, tetapi keberanian membuat keputusan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada warga. Karena ketika pemerintahan kuat berpihak pada rakyat, maka kepercayaan masyarakat akan pulih, dan masa depan Papua Tengah dan Kabupaten Mimika dapat dibangun di atas dasar yang kokoh.

Penulis: Sianturi