SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik di Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius Derek Fakhiri, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Emanuel Korey, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi ASN Regional Papua di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah sementara di kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (9/3/2026).

Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan penting ini,” ujar Emanuel saat membacakan sambutan Gubernur Papua.

Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika pelayanan publik menuntut aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Ia menegaskan bahwa ASN tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga harus mampu menjadi agen perubahan yang inovatif, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“ASN harus mampu menjadi agen perubahan yang inovatif dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan Papua ke depan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai motor penggerak pembangunan.

Karena itu, pengembangan kompetensi ASN perlu dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, serta berbasis kebutuhan organisasi.

Ia juga menekankan bahwa lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Melalui forum rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap terbangun kesamaan pemahaman dalam pengelolaan pengembangan kompetensi ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan aparatur yang profesional dan memiliki semangat pengabdian, kami yakin tata kelola pemerintahan yang responsif dan pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud,” tutupnya.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi