SALAM PAPUA (NABIRE) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis
(Bimtek) kepegawaian guna meningkatkan kualitas layanan administrasi Aparatur
Sipil Negara (ASN).
Kegiatan bertajuk “Bimtek Kepegawaian tentang Peremajaan
Data serta Usulan Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian ASN Tingkat Provinsi Papua
Tengah” ini berlangsung di Aula BKPSDM Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja,
Bandara Lama, Nabire, Senin (13/4/2026).
Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Papua Tengah,
Denci Meri Nawipa, dan diikuti sekitar 60 peserta dari 32 Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Denci menekankan pentingnya pembenahan
data kepegawaian sebagai dasar peningkatan pelayanan ASN di Papua Tengah.
“Terima kasih telah hadir. Saatnya kita sama-sama
memperbaiki data kepegawaian. Kalau di provinsi sudah kita benahi, maka di
delapan kabupaten juga akan lebih mudah. Mari kita layani pegawai dengan hati,”
ujarnya.
Ia menyebutkan, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah saat ini mencapai sekitar 2.300 orang. Namun, sekitar 25 persen di
antaranya masih berstatus kepegawaian dari daerah asal kabupaten, sehingga
berdampak pada proses administrasi seperti kenaikan pangkat dan pemberhentian.
Meski demikian, BKPSDM Papua Tengah mencatat sejumlah
capaian positif. Per 27 Februari 2025, Papua Tengah menempati peringkat kedua
dengan disparitas data ASN terkecil di wilayah kerja Kantor Regional IX Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura.
Selain itu, Papua Tengah juga berada di posisi pertama dalam
pelaporan penginputan aplikasi E-Kinerja tahun 2025 di wilayah tersebut.
Denci menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil
kolaborasi seluruh bagian kepegawaian di OPD, bukan semata kinerja BKPSDM.
“Oleh karena itu, melalui Bimtek ini kita manfaatkan untuk
memahami sistem peremajaan data serta usulan kenaikan pangkat dan pemberhentian
ASN secara lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Sistem Informasi ASN, Natalion Patoding, menjelaskan bahwa kegiatan ini
bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian di setiap OPD.
“Bimtek ini juga menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan kepegawaian, khususnya terkait peremajaan data, usulan kenaikan
pangkat, dan pemberhentian ASN,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan aplikasi layanan
untuk mempermudah proses administrasi, sehingga ASN tidak perlu lagi
bolak-balik ke kantor BKPSDM.
“Cukup dengan mengisi data melalui aplikasi layanan
pengaduan, proses peremajaan data bisa dilakukan lebih cepat dan efisien,”
tegasnya.
Melalui kegiatan ini, BKPSDM Papua Tengah berharap dapat
mendorong implementasi Satu Data ASN guna menciptakan tata kelola kepegawaian
yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel di Papua Tengah.
Penulis: Elias Douw
Editor: Sianturi

