SALAM PAPUA (TIMIKA) – Anggota Komisi II DPR RI,
Komarudin Watubun, mengkritisi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengeruk keuntungan
ekonominya dari tanah Papua namun tidak begitu dominan berkontribusi bagi
pembangunan di Papua.
Hal ini ditegaskan Komarudin saat menjadi pemateri pada Forum
Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua bertajuk “Koordinasi
Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang
Lebih Sejahtera,” yang diselenggarakan di Timika, 11-12 Mei 2026.
“Perusahaan-perusahaan yang bangun di sini (Tanah Papua,
Red) harus beri kontribusi kepada PAD (Papua), dengan cara kantor-kantor
perwakilan dan pabrik harus bangun di Papua. Seperti Freeport, uangnya ditaruh
di Jakarta. Freeport ini kan pajak besar di Jakarta. Sekarang ada bangun juga Smelter
di Gresik, jadinya pendapatan besar di sana (Gresik). Dia (Freeport) ambil
barang (SDA) di Papua lalu bawa pergi, sehingga tidak ada kontribusi yang
maksimal untuk Papua,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini yang
disambut tepuk tangan seluruh peserta kegiatan, yang dihadiri seluruh Gubernur,
Bupati serta Walikota di seluruh Provinsi di Tanah Papua, dan yang diinisiasi
oleh Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang diketuai Gubernur Papua Tengah
Meki Fritz Nawipa ini.
Sebagai narasumber pertama pada sesi diskusi di kegiatan
tersebut, Komarudin memaparkan tentang “Implementasi Otonomi Khusus Papua UU
Nomor 2 Tahun 2021 dalam Perspektif Legislatif: Evaluasi dan Arah Baru untuk
Percepatan Kesejahteraan OAP.”
Ketua Pansus RUU Otsus Papua Jilid II ini awalnya mengungkapkan
bahwa selama 25 tahun Otsus Papua, negara hadir namun hasilnya belum optimal,
seperti IPM Papua masih terendah di Indonesia, tingkat kemiskinan Papua masih
tinggi, ketimpangan terjadi antarwilayah, dan layanan dasar belum merata.
Menurut dia, kunci dari Otsus itu adalah bersinergi untuk
pembangunan Papua. Tidak bisa membangun sektor per sektor. Dia mengutip sebuah
pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.”
Dia bahkan mengutip dan sekaligus setuju dengan pernyataan
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah
se-Tanah Papua, bahwa Papua itu “satu dari 6 (provinsi), dan 6 (provinsi) dalam
satu (kesatuan Papua).”
“Penyataan Gubernur Papua Tengah itu sesungguhnya adalah roh
dari Otsus Papua,” tegasnya.
Dia juga menegaskan bahwa masa depan dan keberhasilan Otsus
Papua adalah melalui 3 pilar, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Di samping itu, dia mengungkapkan salah satu hambatan Otsus
Papua selama ini adalah adanya perbedaan antara perspektif pemerintah pusat dan
Papua pada umumnya. Seperti halnya, pemerintah pusat telah membuat regulasi dan
memberikan dana Otsus, namun kebijakan-kebijakan dan regulasi masih
tersentralistik ke pusat tanpa melihat kebutuhan utama dan kondisi riil di
Papua.
Komarudin kemudian kembali menegaskan bahwa syarat utama agar
Otsus Papua berhasil direalisasikan adalah penyusunan tata kelola harus
berbasis data, perlu ada kontrol publik yang berkelanjutan agar Otsus tepat
sasaran, perlu mengelola dana Otsus dengan integritas dan bertanggungjawab, harus
zero penyimpangan, serta output dari Otsus harus benar-benar memberi dampak
bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain itu, Dia mengatakan bahwa orang Papua harus
dilibatkan di semua sektor pembangunan di Papua.
“Sepanjang masih ada kebijakan pusat tentang keuangan ke
daerah (Papua), dan sumber daya alam masih ada, para pemimpin daerah di Papua
saat ini, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya bagi kemakmuran dan
kesejahteraan Papua. Kalau kau tidak bisa menolong seribu orang, tolonglah yang
bisa kau tolong. Jangan sampai kau tidak bisa berbuat apa-apa,” tutupnya.
Penulis/Editor: Jimmy
