SALAM PAPUA (TIMIKA) – Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz
Nawipa resmi menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Daerah di Timika
dengan mengajak seluruh kepala daerah di Tanah Papua untuk bergotong royong
menyatukan data Orang Asli Papua (OAP). Ia menekankan pentingnya konsolidasi
lintas provinsi dan akuntabilitas penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) demi
kesejahteraan masyarakat Papua.
Rakor yang juga menjadi Forum Koordinasi Strategis
percepatan pembangunan Papua Tahun 2026 tersebut mengusung tema “Penguatan
Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka Mewujudkan Papua yang
Lebih Sejahtera”. Kegiatan berlangsung di Horison Diana Hotel, Selasa
(12/5/2026) malam.
“Sebenarnya itu untuk data sudah ada, tapi itu belum ketahui
benar atau tidak. Contohnya di kampung saya itu jenjang PAUD data siswanya bisa
naik sebulan sampai 1000 anak. Maka, bupati dan kita semua mari gotong royong
bersama, pertama kita punya data. Kalau tidak punya data kita selesai,”
ujarnya.
Meki yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan
Daerah se-Tanah Papua menyampaikan, forum tersebut menghasilkan sejumlah
kesepakatan dan catatan penting, di antaranya perlunya penguatan sinergi pusat
dan daerah serta pelaksanaan tiga pilar utama yakni gubernur, DPRP, dan MRP.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus
berkomitmen mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan
pengelolaan dana Otsus secara baik. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sensus
OAP sebagai basis data perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.
“Kita harap tahun depan, setelah kita punya data ini kita
finalkan, dan tahun depan kita Rakor di Sorong setelah itu pindah ke Wamena
atau Merauke sehingga provinsi baru kita ramaikan,” jelas Meki.
Lebih lanjut, ia berharap forum tersebut dapat mendorong
revisi PP Nomor 54 serta tindak lanjut revisi PMK 33 Tahun 2024 guna memperkuat
dana Otsus sesuai kebutuhan daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih
leluasa.
Menurutnya, seluruh hasil dan rekomendasi Rakor tidak boleh
berhenti sebagai dokumen semata, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata.
Ia menilai pengawalan dari BP3OKP sangat penting untuk mewujudkan pembangunan
Papua yang berfokus pada tiga pilar utama, yakni Papua cerdas, sehat, dan
produktif.
“Untuk mewujudkan Papua yang cerdas, sehat dan produktif
diperlukan penguatan tata kelola sinergi pembangunan dan tata kelola harus
berfokus pada setiap kebijakan yang dijalankan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Papua membutuhkan kolaborasi, bukan
berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, forum koordinasi seperti ini dinilai
penting untuk menyatukan langkah agar seluruh kebijakan pembangunan benar-benar
menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin dana Otsus dirasakan benar manfaatnya bagi
masyarakat Papua melalui program kesehatan, pendidikan dan perekonomian
masyarakat,” tutup Meki.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
