SALAM PAPUA (TIMIKA) – PT Freeport Indonesia (PTFI) mengalokasikan sekitar USD 2,3 miliar per tahun untuk pengelolaan tailing sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung pembangunan di Papua.

Hal tersebut disampaikan Director and Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Claus Wamafma, saat pembukaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Halaman Graha Eme Neme Yauware, Jumat (5/6/2026).

Menurut Claus, isu pengelolaan tailing masih sering menjadi perhatian publik. Namun, ia menegaskan bahwa tailing tidak hanya dipandang sebagai limbah hasil pengolahan tambang, melainkan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya yang bernilai bagi pembangunan.

"Tailing yang dihasilkan dari operasional pertambangan dapat dimanfaatkan sebagai material konstruksi dan pembangunan. Saat ini pemanfaatannya sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Merauke, Sorong, dan sejumlah lokasi lainnya, meskipun pemanfaatannya belum maksimal karena volume tailing yang sangat besar," ujarnya.

Claus menjelaskan, pengelolaan tailing merupakan salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan yang membutuhkan dukungan sumber daya besar, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, maupun pengawasan lingkungan.

Untuk memastikan pengelolaan dilakukan secara menyeluruh, PTFI melibatkan sedikitnya lima divisi yang bekerja secara terintegrasi, mulai dari bidang lingkungan, operasional, keamanan, hingga hubungan masyarakat dan komunitas.

"Pengelolaan tailing tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bagian. Ini merupakan pekerjaan besar yang melibatkan berbagai divisi agar dapat berjalan secara komprehensif dan sesuai dengan standar yang berlaku," katanya.

Selain pengelolaan lingkungan, Claus juga menyoroti sejumlah manfaat infrastruktur yang lahir dari pengelolaan wilayah pengendapan tailing. Salah satunya adalah pembukaan akses transportasi air dari wilayah barat ke timur Mimika sepanjang kurang lebih 26 kilometer.

Menurutnya, akses tersebut dibangun melalui kerja sama antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya pengguna perahu tradisional.

"Pada kondisi surut, jalur tersebut memiliki kedalaman sekitar dua meter sehingga masih dapat dilalui oleh perahu-perahu tradisional masyarakat. Ini menjadi salah satu manfaat yang dapat dirasakan secara langsung," jelasnya.

Ia menambahkan, perusahaan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mengembangkan berbagai opsi pemanfaatan tailing yang lebih luas dan produktif.

"Kami terus mencari berbagai alternatif dan peluang agar pengelolaan tailing tidak hanya memenuhi aspek lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan masyarakat di Mimika," pungkas Claus.

Menurutnya, pengelolaan tailing yang berkelanjutan merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menyeimbangkan kegiatan operasional pertambangan dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi