SALAM PAPUA (TIMIKA) – Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan bahwa tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk beberapa daerah tidak mengalir ke Kabupaten Mimika, bahkan DBH untuk Mimika menurun drastis dari target Rp 1,3 Triliun per tahun menjadi Rp 504 Miliar.

“Tambah DBH itu, kami di Mimika tidak dapat, jadi kami punya DBH justru berkurang dari Rp 1,3 Triliun setiap tahun kini menjadi Rp 504 Miliar,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRK Mimika, Jumat (14/8/2026).

Bahkan katanya, penurunan penerimaan dana 2,5 persen dari PT Freeport Indonesia, yang biasanya diterima sekitar Rp 1,8 Triliun kini hanya menerima Rp 1,1 Triliun, mengikuti fluktuasi produksi PT Freeport Indonesia.

“Untuk posisi dari 2,5 persen ini kami mengerti, karena mengikuti produksi PTFI, dan kemarin memang ada pengurangan produksi,” jelasnya.

Bupati Jhon Rettob juga menyebutkan, secara akumulasi dari tahun 2024, dana kurang bayar pusat ke daerah mencapai Rp 1,6 Triliun. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2025, alokasi yang didapat sebesar Rp 834 Miliar dan mengalami penurunan drastis, yang direncanakan masuk pada APBD 2026.

“Yang seharusnya kami terima adalah Rp 834 Miliar dan direncanakan masuk APBD 2026. Namun realisasi penyalurannya hanya Rp 77 Miliar. Penurunan ini sangat drastis dan dipastikan akan menimbulkan defisit anggaran,” pungkasnya

Diketahui, Pemerintah pusat mencairkan total dukungan dana tambahan sebesar Rp18,9 Triliun untuk 546 daerah di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 yang diterbitkan 5 Agustus 2026.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy