SALAM PAPUA (EDITORIAL) - Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami makna sesungguhnya dari dua kata yang menjadi landasan peringatan hari ini. Aksara adalah tanda atau huruf yang melambangkan bunyi, kata, atau gagasan, jembatan abadi yang menyulap suara menjadi tulisan, agar tak hilang terbawa angin. Sementara literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan bahasa, kunci yang membuka pintu pengetahuan, kemajuan, dan kemerdekaan berpikir. Tanpa aksara, tak ada tulisan. Tanpa literasi, tulisan itu tiada makna.

Pada hari ini, 8 September 2026, dunia memperingati Hari Aksara Internasional yang ke-60. UNESCO mengangkat tema “Literasi untuk Manusia, Bumi, dan Kemakmuran,” sebuah pengingat bahwa kemampuan membaca, menulis, dan memahami adalah hak dasar manusia sekaligus jembatan menuju kesejahteraan.

Namun di Kabupaten Mimika, tanah yang kaya raya melimpah ruah dari kandungan emas dan tembaganya, kita berhenti sejenak menatap cermin, seberapa melek aksara di tanah Amungsa ini? Dan yang lebih ironis, kemana aksara dan bahasa nenek moyang kabupaten ini berjalan?

Data Kependudukan Mimika: Jumlah Bertambah, Aksara Belajar Belum Merata

Berdasarkan data resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika per Semester I Tahun 2026 yang dirilis awal September 2026, jumlah penduduk Mimika telah menembus 325.596 jiwa. Terdiri dari 170.904 jiwa laki-laki dan 154.692 jiwa perempuan, tercatat dalam 92.586 Kepala Keluarga. Dibandingkan akhir tahun lalu, penduduk Mimika bertambah 2.093 jiwa.

Distrik Mimika Baru menjadi wilayah terpadat dengan 145.570 jiwa, diikuti Distrik Wania 66.076 jiwa, dan Distrik Kuala Kencana di urutan berikutnya. Namun pertambahan jumlah penduduk yang pesat ini tidak diimbangi dengan pemerataan kemampuan berliterasi. Di distrik-distrik pedalaman, seperti Tembagapura, Jila, Jita, Mimika Timur Jauh, angka kemampuan baca-tulis masih tertinggal jauh dibandingkan kawasan perkotaan.

Di sinilah letak ketimpangan yang nyata, semakin ke pusat tambang semakin terang huruf-huruf dipahami, semakin ke kampung halaman leluhur semakin redup kemampuan menuliskan kata-kata sendiri.

Data Pendidikan di Mimika: 20.512 Jiwa Belum Pernah Sekolah

Data Kemendikdasmen per 29 Agustus 2026 mencatat secara rinci. Sebanyak 20.512 anak usia sekolah di Kabupaten Mimika belum pernah bersekolah. Angka ini setara dengan 6,3 persen dari total penduduk.

Ditambah lagi, anak putus sekolah mencapai 505 jiwa dan yang tidak tamat sekolah mencapai 940 jiwa. Artinya, lebih dari 21.000 penduduk usia belajar di Mimika kehilangan hak mengenal aksara.

Distrik Mimika Baru menyumbang terbanyak, 7.042 anak belum pernah bersekolah. Kuala Kencana mencatat 2.387 anak, dan Tembagapura tercatat 1.463 anak.

Sementara itu, data BPS Maret 2025 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mimika mencapai 77,50, angka yang memang terlihat tinggi di atas kertas. Namun angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas masih tertahan di kisaran 88,27 persen, berarti lebih dari 11 persen penduduk Mimika masih belum bisa membaca dan menulis.

Angka ini menurun tajam jika kita bicara tentang bahasa suku di daerah ini. Kemampuan membaca dan menulis bahasa Amungme dan Kamoro dalam aksara baku hampir mendekati nol persen.

Lulusan SMA/SMK Mimika memang mencapai kelulusan di atas 98 persen pada tahun 2026, namun kemampuan akademis yang tinggi itu belum menyentuh bahasa ibunya sendiri.

Seorang anak Mimika pandai membaca huruf Latin, Inggris, dan angka tambang, namun tak mampu menuliskan satu kalimat utuh dalam bahasa nenek moyangnya. Ini kemenangan aksara asing, bukan kemerdekaan aksara sendiri.

Bahasa yang Tak Beraksara: Warisan yang Terancam Punah

Kabupaten Mimika dihuni oleh tujuh suku asli, dua suku utama, Amungme di pegunungan dan Kamoro di pesisir, serta lima suku kekerabatan lainnya. Bahasa Amungme (Amung-kal) dituturkan oleh sekitar 17.700 jiwa, sedangkan bahasa Kamoro penuturnya tinggal sekitar 8.000 jiwa.

Namun yang menyayat hati hingga ke tulang sumsum, bahasa-bahasa leluhur ini hingga September 2026 belum memiliki sistem aksara baku yang resmi dan diakui. Tidak ada huruf yang tetap, belum ada kamus lengkap yang permanen, belum ada buku bacaan bermutu yang melimpah dalam bahasa sendiri.

Badan Bahasa mencatat bahasa Kamoro baru masuk pendataan, namun standar penulisan belum ditetapkan. Pelatihan bahasa baru menjangkau puluhan guru, buku panduan jumlahnya terbatas, belum menjadi mata pelajaran wajib di setiap sekolah.

Kita menyapa dengan indah, "Amolongo" dan "Nimaowitimi" namun setelah sapaan itu selesai, kita kembali diam tanpa tulisan.

Bahasa tanpa aksara ibarat suara tanpa gema, terucap lalu lenyap ditelan angin. Ketika para tetua meninggal dunia, ikut pulang pula kosakata, ungkapan, hikmat leluhur yang tak tertuliskan.

Tanpa aksara, warisan itu hanyalah kenangan yang perlahan pudar. Hingga hari ini, belum ada satu pun Peraturan Daerah yang menetapkan aksara baku bahasa Amungme dan Kamoro sebagai warisan resmi Kabupaten Mimika.

Sapaan di Bibir, Aksara Belum di Tangan

Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah menurut UU No. 24 Tahun 2009 untuk membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa daerah. Namun hingga September 2026, regulasi perlindungan bahasa daerah di Mimika masih berjalan lambat. Pemerintah memang menetapkan sapaan wajib dua bahasa di acara resmi, langkah yang patut diapresiasi. Namun sapaan tanpa aksara ibarat rumah tanpa fondasi. Tampak berdiri, namun sewaktu-waktu dapat rubuh.

Dengan data inilah di hadapan mata, lebih dari 20 ribu anak belum pernah sekolah, 11 persen belum bisa baca-tulis, dan bahasa sendiri belum punya aksara resmi, maka teguran ini layak disampaikan.

Bupati dan Wakil Bupati Mimika telah berkomitmen membangun dari kampung ke kota. Maka jadikanlah penetapan aksara baku bahasa Amungme dan Kamoro, penyusunan kamus resmi, serta pengajaran wajib bahasa ibu sejak dini sebagai program prioritas. Jangan menunggu bahasa itu punah baru kita sibuk menangisi sisa-sisanya.

Tugas Konkret OPD: Jangan Hanya Duduk Diam

Tegasnya, persoalan aksara dan bahasa ini bukan urusan orang perorangan, ini adalah tugas mutlak Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Mimika.

Dinas Pendidikan memegang kendali utama, wajib menyusun kurikulum muatan lokal bahasa Amungme dan Kamoro, mencetak buku ajar, melatih guru-guru pengajarnya, dan memastikan setiap anak Mimika mengenal huruf ibunya sejak dini.

Jangan lagi anggarkan jutaan rupiah hanya untuk Bimtek dan pertemuan seremonial, jika hasilnya nol di lapangan.

Sedangkan Dinas Kebudayaan wajib bekerja cepat menyusun standar aksara baku, menyusun kamus resmi, dan mendorong terbentuknya Peraturan Daerah yang melindunginya.

Dua kepala dinas ini memegang kuncinya. Jika mereka lambat, bahasa ikut mati. Jika mereka bungkam, generasi kehilangan akarnya. Tidak ada alasan untuk menunda. Tidak ada alasan untuk berdalih. Anggaran ada, kewajiban ada, tinggal kemauan politik dan ketegasan bekerja yang dipertaruhkan.

Akhirulkalam, enam puluh tahun lalu, dunia bersepakat bahwa literasi adalah jalan menuju kemerdekaan sejati. Di Kabupaten Mimika, kemerdekaan itu belum utuh selama bahasa leluhur tak tertuliskan. Emas dapat digali dari perut bumi, namun aksara dan bahasa tak dapat ditambang. Ia harus dijaga, ditulis, dan diwariskan oleh kita sendiri.

Jika generasi mendatang hanya mengenal huruf tambang namun lupa aksara leluhurnya, maka sesungguhnya kita telah membiarkan jati diri kita ikut diekspor keluar tanpa kita sadari.

Bahasa adalah jiwanya bangsa. Aksara adalah tulangnya. Tanpa tulang, jiwa itu tak dapat berdiri tegak.

Selamat Hari Aksara Internasional. Semoga di peringatan ke-60 tahun ini, Kabupaten Mimika tidak hanya kaya raya hasil buminya, tetapi juga kaya aksara, kaya tulisan, dan kaya warisan yang terjaga selamanya.

"Orang boleh pergi jauh meninggalkan tanah kelahirannya, namun tak boleh meninggalkan bahasanya. Sebab bahasa itulah tempat ia pulang." Salam

Penulis: Jimmy