SALAM PAPUA (TIMIKA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Badan Restorasi Gambut
dan Mangrove (BRGM) menyepakati rencana kerja sama untuk memulihkan ekosistem
hutan mangrove seluas 2.000 hektar di Kalimantan Timur, yang mana hal ini
merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023.
Ketiga pihak menyepakati rencana kerja sama tersebut melalui
penandatanganan nota kesepahaman yang diwakili oleh Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK RI Sigit
Reliantoro, Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari, dan Presiden Direktur PTFI Tony
Wenas di Pantai Melawai, Balikpapan, Kalimantan Tiimur, pada Sabtu pagi (10/6/2023).
Dalam rilis yang diterima salampapua.com, Minggu
(11/6/2023), disebutkan bahwa rehabilitasi ekosistem mangrove di Balikpapan ini
merupakan bagian dari program pemerintah merehabilitasi 600.000 hektar lahan
mangrove pada tahun 2021-2024 di sembilan provinsi prioritas, termasuk
Kalimantan Timur.
Presiden Direktur
PTFI, Tony Wenas mengungkapkan, rencana pemulihan ekosistem mangrove
seluas 2.000 hektar dalam nota kesepahaman merupakan bagian dari target PTFI
dalam melakukan penanaman mangrove di lahan seluas 10.000 hektar sampai akhir
masa tambang. Hingga saat ini, PTFI telah menanam lebih dari 2,8 juta pohon
mangrove di lahan seluas lebih dari 500 hektar di area Muara Ajkwa, Kabupaten
Mimika, Provinsi Papua Tengah.
“PTFI memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah untuk
meningkatkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai
wilayah di Indonesia. Sinergi PTFI bersama KLHK dan BRGM sekali lagi menegaskan
komitmen PTFI untuk senantiasa beroperasi secara bertanggung jawab dan terus
memberi nilai tambah jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat,” ungkap Tony Wenas.
Sementara itu, Direktur Jenderal PPKL KLHK RI, Sigit
Reliantoro menyampaikan bahwa rencana kerja sama merehabilitasi ekosistem
mangrove ini adalah bagian dari Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional untuk
mempertahankan kestabilan bentang alam di berbagai wilayah di Indonesia,
sekaligus mewujudkan ekonomi hijau.
Selain mencakup upaya rehabilitasi ekosistem dan tanaman
mangrove, nota kesepahaman juga meliputi program pemberdayaan masyarakat di
sekitar lokasi pemulihan ekosistem mangrove. Pemberdayaan masyarakat ini
mencakup pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ekosistem
mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi mangrove dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah mengapresiasi kesungguhan para mitra yakni
BRGM dan PTFI, untuk bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih lestari,”
katanya usai penandatanganan nota kesepahaman.
Sedangkan Kepala
BRGM Hartono mengatakan, dalam rangka mendukung percepatan rehabilitasi
mangrove, BRGM memerlukan peran dari berbagai pihak. Dalam hal ini BRGM
bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia dalam pemulihan ekosistem mangrove
seluas 2.000 ha.
“Kegiatan kerja sama ini juga meliputi kegiatan pemberdayaan
masyarakat mangrove di tingkat tapak,” kata Hartono.
Selain menandatangani nota kesepahaman, semua pihak bersama
30 perwakilan masyarakat juga melaksanakan kegiatan penanaman mangrove seluas 2
hektar di Desa Buluminung, Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang
menandai pencanangan program penanaman mangrove seluas 2.000 hektar. Semua
pihak akan menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman ini dengan
penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama yang mencakup teknis
pelaksanaan restorasi gambut, termasuk detail kegiatan dan rencana pembiayaan.
Editor: Jimmy