SALAM PAPUA (TIMIKA) - Bupati Mimika Johannes Rettob menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mimika terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mimika, Selasa malam (2/7/2024).

Hal ini diungkapnya pada Rapat Paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, didampingi Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, serta dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Anggota DPRD Mimika, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Mimika, Forkopimda Mimika dan perwakilan Partai Politik.

Adapun tanggapan Pemkab Mimika terhadap pandangan umum 7 Fraksi di DPRD Mimika adalah sebagai berikut:

Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Golkar, Bupati John Rettob mengungkapkan, terkait pendapatan lebih kecil daripada belanja Daerah dapat dijelaskan bahwa realisasi APBD 2023 Rp 6.052.755.632.529,33 sementara Belanja Daerah dianggarkan Rp 7.197.481.873.864,00, untuk menutupi kekurangan Belanja Daerah tersebut dialokasikan dari SiLPA tahun 2022 sebesar Rp 1.270.330.267.603,00.

Terkait alokasi Dana Pendidikan di wilayah Pesisir dan Pegunungan telah dibelanjakan Rp. 500.000.000.000, dimana Dinas Pendidikan telah melakukan banyak hal, mulai dari pembangunan ruang kelas, ruang guru, rumah guru hingga bantuan pendidikan dan makanan siang bagi anak-anak OAP di sekolah swasta.

Untuk sarana-prasarana air bersih dalam kota dapat jelaskan bahwa engineering esitimate pada tahun 2014 dianggarkan Rp 374.297.600.000,00, pelaksanaan fisik tahun 2012-2022 telah dianggarkan Rp 111.253.430.097,00, tahun 2023 dianggarkan Rp 60.695.320.000,00, tahun 2022 dilakukan review design Rp 510.342.605.825,00, untuk tahun 2024 dianggarkan Rp. 70.000.000.000,00, sehingga untuk pembangunan air bersih masih membutuhkan anggaran Rp 265.000.000.000,00 untuk 50 ribu sambungan rumah.

“Kami berharap tahun ini dapat mengairi rumah-rumah yang telah dipasangi pipa sambungan rumah yang progresnya telah mencapai 33,89 persen, namun perlu dilakukan regulasi dan kelembagaan untuk mengelola operasional air bersih seperti Perusda ataupun PDAM,” jelasnya.

Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait penyertaan modal sebesar Rp 6.400.000.000 pada Perusda, hal tersebut direalisasikan ke Bank Papua sebesar Rp 5.000.000.000 sebagai penyertaan modal dan Rp 1.400.000.000 ke PT Papua Divestasi Mandiri.

Terkait Pokir DPRD Mimika, terdapat Pokir yang sebagian besar tidak sesuai dengan rencana kerja OPD Teknis dan terlambat dalam penginputan ke sistem aplikasi SIPD-RI dimana waktu dan tahapan penginputan telah ditentukan Kemendagri.

Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Partai PDI Perjuangan, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait rekomendasi yang telah disampaikan BPK, rekomendasi tersebut berupa saran dan kelengkapan administrasi yang tidak sesuai akan segera ditindaklanjuti ke OPD terkait.

Terkait penyelenggaraan Good Governace, Pemkab Mimika sementara melakukan penataan dan reformasi birokasi sesuai peraturan yang berlaku, kemudian dalam alokasi belanja operasional pegawai sudah dilakukan melalui kebijakan Pemkab dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan.

Untuk disparitas harga, Pemkab Mjmika telah melakukan subsidi transportasi udara dan laut serta penyaluran sembako ke semua wilayah termaksud pembangunan infrastruktur jalan, dermaga dan Lapter Printis untuk pendistribusian.

“Untuk anggaran pembangunan infrastruktur di dua wilayah yang rencana akan dimekarkan, kami telah membangun jalan poros Distrik Agimuga, Distrik Mimika Barat, pembangunan jembatan dekat kantor Distrik Mimika Barat, pembangunan air payau menjadi air bersih dan pembangunan rumah sehat,” ungkapnya.

Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait peningkatan kesehatan dan gizi, Pemkab Mimika telah membangun sarana dan prasarana kesehatan dan pemberian makanan tambahan di Puskesmas, dan pada bidang pendidikan Pemkab telah melakukan banyak pembangunan sarana dan prasarana, serta jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Partai PKB, Bupati John Rettob menyatakan, Pemkab ke depannya akan mengevaluasi kinerja Pemerintah dan akan membangun komunikasi yang harmonis antara Legislatif dan Eksekutif.

Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Demokrat, Bupati John Rettob menyatakan, terkait potensi pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan Pemkab berusaha untuk menggali potensi-potensi pendapatan di berbagai sektor.

Dan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Perindo, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait gambaran rasio peningkatan kecerdasan melalui program pendidikan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambaran indikator makro ekonomi Kabupaten Mimika, dimana nilai IPM Mimika 73,15 meningkat menjadi 75,91, ini merupakan pencapaian tertinggi kedua se-Papua setelah Kota Jayapura dan melampaui RPJMD Mimika 2020-2024.

“Untuk pengelolaan sampah, kami sementara dalam proses pembenahan melalui Pusat Daur Ulang Sampah. Terkait pembangunan kantor OPD merupakan representatif kepada pelayanan masyarakat sebab kantor lama tidak memadai,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy