SALAM
PAPUA (TIMIKA) - Bupati Mimika Johannes Rettob
menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mimika terhadap Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, yang digelar
di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mimika, Selasa malam (2/7/2024).
Hal ini diungkapnya pada Rapat Paripurna yang
dibuka oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, didampingi Wakil Ketua I DPRD
Mimika Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, serta
dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Anggota DPRD Mimika, Pimpinan OPD
lingkup Pemkab Mimika, Forkopimda Mimika dan perwakilan Partai Politik.
Adapun tanggapan Pemkab Mimika terhadap pandangan
umum 7 Fraksi di DPRD Mimika adalah sebagai berikut:
Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi
Golkar, Bupati John Rettob mengungkapkan, terkait pendapatan lebih kecil
daripada belanja Daerah dapat dijelaskan bahwa realisasi APBD 2023 Rp
6.052.755.632.529,33 sementara Belanja Daerah dianggarkan Rp
7.197.481.873.864,00, untuk menutupi kekurangan Belanja Daerah tersebut dialokasikan
dari SiLPA tahun 2022 sebesar Rp 1.270.330.267.603,00.
Terkait alokasi Dana Pendidikan di wilayah
Pesisir dan Pegunungan telah dibelanjakan Rp. 500.000.000.000, dimana Dinas
Pendidikan telah melakukan banyak hal, mulai dari pembangunan ruang kelas,
ruang guru, rumah guru hingga bantuan pendidikan dan makanan siang bagi
anak-anak OAP di sekolah swasta.
Untuk sarana-prasarana air bersih dalam kota
dapat jelaskan bahwa engineering esitimate pada tahun 2014 dianggarkan Rp
374.297.600.000,00, pelaksanaan fisik tahun 2012-2022 telah dianggarkan Rp
111.253.430.097,00, tahun 2023 dianggarkan Rp 60.695.320.000,00, tahun 2022
dilakukan review design Rp 510.342.605.825,00, untuk tahun 2024 dianggarkan Rp.
70.000.000.000,00, sehingga untuk pembangunan air bersih masih membutuhkan
anggaran Rp 265.000.000.000,00 untuk 50 ribu sambungan rumah.
“Kami berharap tahun ini dapat mengairi
rumah-rumah yang telah dipasangi pipa sambungan rumah yang progresnya telah mencapai
33,89 persen, namun perlu dilakukan regulasi dan kelembagaan untuk mengelola
operasional air bersih seperti Perusda ataupun PDAM,” jelasnya.
Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi
Partai Nasdem, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait penyertaan modal
sebesar Rp 6.400.000.000 pada Perusda, hal tersebut direalisasikan ke Bank
Papua sebesar Rp 5.000.000.000 sebagai penyertaan modal dan Rp 1.400.000.000 ke
PT Papua Divestasi Mandiri.
Terkait Pokir DPRD Mimika, terdapat Pokir yang
sebagian besar tidak sesuai dengan rencana kerja OPD Teknis dan terlambat dalam
penginputan ke sistem aplikasi SIPD-RI dimana waktu dan tahapan penginputan
telah ditentukan Kemendagri.
Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi
Partai PDI Perjuangan, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait rekomendasi
yang telah disampaikan BPK, rekomendasi tersebut berupa saran dan kelengkapan
administrasi yang tidak sesuai akan segera ditindaklanjuti ke OPD terkait.
Terkait penyelenggaraan Good Governace, Pemkab Mimika sementara melakukan penataan dan
reformasi birokasi sesuai peraturan yang berlaku, kemudian dalam alokasi
belanja operasional pegawai sudah dilakukan melalui kebijakan Pemkab dalam
pemberian tunjangan tambahan penghasilan.
Untuk disparitas harga, Pemkab Mjmika telah
melakukan subsidi transportasi udara dan laut serta penyaluran sembako ke semua
wilayah termaksud pembangunan infrastruktur jalan, dermaga dan Lapter Printis
untuk pendistribusian.
“Untuk anggaran pembangunan infrastruktur di dua
wilayah yang rencana akan dimekarkan, kami telah membangun jalan poros Distrik
Agimuga, Distrik Mimika Barat, pembangunan jembatan dekat kantor Distrik Mimika
Barat, pembangunan air payau menjadi air bersih dan pembangunan rumah sehat,” ungkapnya.
Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi
Partai Gerindra, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait peningkatan kesehatan
dan gizi, Pemkab Mimika telah membangun sarana dan prasarana kesehatan dan
pemberian makanan tambahan di Puskesmas, dan pada bidang pendidikan Pemkab
telah melakukan banyak pembangunan sarana dan prasarana, serta jaminan sosial
untuk masyarakat miskin dan rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi
Partai PKB, Bupati John Rettob menyatakan, Pemkab ke depannya akan mengevaluasi
kinerja Pemerintah dan akan membangun komunikasi yang harmonis antara
Legislatif dan Eksekutif.
Tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi
Demokrat, Bupati John Rettob menyatakan, terkait potensi pendapatan daerah dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan dan Pemkab berusaha untuk menggali
potensi-potensi pendapatan di berbagai sektor.
Dan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi
Perindo, Bupati John Rettob menyampaikan, terkait gambaran rasio peningkatan
kecerdasan melalui program pendidikan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada
gambaran indikator makro ekonomi Kabupaten Mimika, dimana nilai IPM Mimika
73,15 meningkat menjadi 75,91, ini merupakan pencapaian tertinggi kedua
se-Papua setelah Kota Jayapura dan melampaui RPJMD Mimika 2020-2024.
“Untuk pengelolaan sampah, kami sementara
dalam proses pembenahan melalui Pusat Daur Ulang Sampah. Terkait pembangunan
kantor OPD merupakan representatif kepada pelayanan masyarakat sebab kantor lama
tidak memadai,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy