SALAM PAPUA (TIMIKA) - Sejumlah kontraktor orang asli
Papua (OAP) di Kabupaten Mimika, meletakkan kresek sampah di depan pintu masuk
Kantor Dinas Pendidikan Kabupeten Mimika, di Jalan Poros SP 5, Jumat
(9/8/2024).
Aksi ini sebagai buntut kekecewaan atas tidak terbukanya
pelaksanaan proyek penunjukan langsung (PL) yang dikelola dinas tersebut.
Sebelum aks ini, beberapa waktu sebelumnya. Para kontraktor yang tergabung
dalam Papua Youth Creative Hub (PYCH) ini, telah masukkan surat untuk meminta
hak dalam pengelolaan proyek PL, akan tetapi tidak terjawab. Selanjutnya, para
kontraktor juga telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian
diarahkan ke Sekretaris Dinas Pendidikan, akan tetapi diberikan jawaban yang
sangat mengecewakan.
"Kami sebagai kontraktor OAP sudah tiga bulan masukkan
surat untuk minta hak sebagai orang Papua, tapi tidak dijawab. Kami sudah
ketemu Sekretaris Dinas Pendidikan, tapi alasannya kegiatan Otsus dan PL itu
sudah habis. Padahal di depan mata, kami saksikan ada kontraktor non OAP yang
tandatangani kegiatan itu. Hati kami sebagai anak asli Papua sangat
hancur," ujar Kontraktor CV Baruki, Martha Magdalena Wona, Jumat
(9/8/2024).
Hal ini berarti, ada oknum yang bermain sehingga kegiatan PL
yang harusnya dikerjakan OAP, kemudian diberikan kepada kontraktor yang bukan
OAP.
"Banyak proyek PL yang ada di Dinas Pendidikan, tapi
tidak terbuka buat kami yang OAP. Padahal secara aturannya itu untuk OAP tanpa
melalui lelang atau tender," kata Martha.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kontraktor CV Bogolani,
Mira Cony. Menurut Mira, kontraktor OAP menuntut hak yang memang telah diatur
dalam undang-undang. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan klaim proyek Otsus dan
PL itu habis, padahal informasi lainnya proyek dimaksud masih sangat banyak dan
diberikan kepada kontraktor bukan OAP. Yang non tender merupakan hak OAP,
sehingga yang non OAP harusnya tangani kegiatan atau proyek lain yang melalui
proses tender.
"Kami hanya datang menuntut hak kami, karena itu sudah
ada undang-undang, kami yang harus kelola proyek itu. Kami tidak datang dengan
kekerasan, tapi kami mau supaya hak kami itu diberikan untuk kami
Pekerjaan itu turun untuk OAP, jadi kalau kami minta, harus
diberikan saja dan tidak diberikan ke orang yang bukan OAP," katanya.
Menurut dia, Kepala Dinas Pendidikan telah perintahkan
Sekretaris untuk menjawab tuntutan kontraktor OAP, akan tetapi Sekretaris
mengarahkan kembali ke Kepala Dinas dan memberikan alasan bahwa kegiatan itu
telah habis.
"Ini maksudnya apa? Kalau memang Kepala Dinas sudah
arahkan seperti itu, kenapa sekretaris beralasan lagi. Itu berarti ada
permainan," ujarnya.
"Sekretaris itu selalu keluar kalau kami datang, itu
berarti hatinya kotor seperti sampah yang kami bawakan ini," katanya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
