SALAM PAPUA (TIMIKA) - Tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Mimika, menyatakan menerima Rancangan Perda Perubahan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda. Perlu diketahui, Belanja Daerah Perubahan APBD tahun anggaran 2024 disetujui dengan nominal sebesar Rp 7.293.781.587.041,70.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Mimika, dalam rangka mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi  sekaligus penutupan pembahasan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ranperda.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, didampingi Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika, Yohanes Felix Helyanan serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Pj Bupati Mimika Valentinus S Sumito beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD Mimika, Rabu (2/10/2024).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Valentinus S Sumito dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Mimika, yang sudah memberi saran bagi Ranperda 2024 sehingga melahirkan persetujuan bersama.

Lanjutnya, 2024 merupakan tahun politik, maka ia mengajak semua masyarakat untuk menjaga kesatuan dan tetap menjaga Kamtibmas. Dan berkaitan dengan pandangan tujuh fraksi yang ada, itu akan menjadi suplemen bagi eksekutif.

“Kami akan konsen untuk menjaga hubungan harmonis yang terjadinya selama ini, dan tentunya untuk evaluasi, kita akan mengunakan sistem informasi, sehingga kedepannya peng-input-an tidak memakan waktu yang lama,“ ujarnya.

Kata Valentinus, terkait APBD 2025, eksekutif akan berupaya secepat mungkin, sehingga Januari bisa langsung dijalankan.

“Saya akan meminta seluruh OPD untuk mengevaluasi semua usulan OPD, agar tidak asal usul. Karena kita akan melihat soal kualitas manusia, anggaran besar tetapi angka kemiskinan cukup tinggi,” kata Valen.

Sehingga ke depan terkait kemiskinan ini, Pemkab Mimika akan merangkul semua instansi terkait untuk duduk bersama, membahas dan mencari jalan keluarnya.

“Saya juga menyampaikan seluruh OPD membuat program harus sesuai hasil tinjau di lapangan, bukan disusun di meja OPD saja,”pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi