SALAM PAPUA (TIMIKA) – Masyarakat dari empat distrik pegunungan di Mimika yakni Jila, Hoya, Alama, dan Tembagapura menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sejumlah maskapai penerbangan yang enggan melayani rute subsidi ke wilayah mereka, namun justru mengutamakan penerbangan carteran yang dinilai lebih menguntungkan secara finansial.

Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika, Selasa (29/4/2025), Koordinator Wilayah Distrik Jila, Petrus Kibak, menyatakan bahwa maskapai seperti itu sebaiknya tidak lagi diberi ruang beroperasi di Mimika.

“Kalau memang ada maskapai yang tidak mau ikuti pelelangan untuk layanan penerbangan subsidi, maka lebih baik diusir saja dari Timika. Kenapa lebih mengutamakan carteran? Sementara untuk layanan subsidi tidak mau,” tegas Petrus, didukung koordinator distrik lainnya: Elly Dolame, Elpinus Uamang, dan Damce Magal.

Kepala Dishub Mimika, Jania Bazir, yang hadir menemui massa aksi, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berasal dari keputusan masing-masing operator penerbangan, bukan kebijakan dari pemerintah daerah.

“Alasan mereka lebih memilih carteran seharusnya ditanyakan langsung ke operator. Tapi bisa jadi karena carteran itu jauh lebih mahal dibandingkan subsidi perintis,” ujar Jania.

Ia menekankan bahwa subsidi angkutan udara perintis adalah program dari pemerintah pusat, yang sudah memiliki ketentuan tarif dan mekanisme pelelangan yang tidak bisa diubah oleh Dishub maupun Pemkab Mimika.

“Subsidi perintis itu diatur dari pusat, bukan kami di Dishub atau Pemda Mimika yang kenakan tarif semaunya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jania juga menyampaikan kesiapan Dishub untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara masyarakat dan pihak operator, guna membahas alasan enggannya maskapai mengikuti proses pelelangan subsidi.

“Mungkin kita bisa sama-sama tanyakan langsung ke operator, kenapa mereka tidak mau ikut pelelangan subsidi angkutan perintis, tapi mereka mau layani carteran,” ujarnya di hadapan para demonstran.

Aksi ini menambah tekanan publik kepada pemerintah dan operator penerbangan, untuk segera mengatasi kelumpuhan layanan udara ke wilayah pegunungan Mimika yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi