SALAM PAPUA (TIMIKA) – Masyarakat dari empat distrik pegunungan, yakni Jila, Hoya, Alama, dan Tembagapura, menyuarakan penolakan tegas terhadap stigma wilayah mereka sebagai "zona merah". Stigma tersebut dinilai menjadi penghambat utama berhentinya layanan transportasi udara subsidi selama lebih dari dua tahun.
Dalam aksi damai yang digelar di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika pada Selasa (29/4/2025), Koordinator Aksi, Elly Dolame, menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap pelabelan negatif yang mereka anggap menghambat akses layanan dasar pemerintah.
“Pemerintah stop stigma bahwa wilayah gunung adalah zona merah! Itu hanya alasan, makanya sudah dua tahun lebih tidak ada lagi layanan pesawat ke wilayah kami,” tegas Elly.
Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Mimika, Jania Basir, menegaskan bahwa penyebutan “zona merah” bukan datang dari pemerintah daerah, melainkan dari para operator penerbangan yang menolak melayani wilayah tersebut dengan alasan keamanan.
“Yang bicara soal keamanan itu bukan kami, tapi operator sendiri yang tidak mau,” ujar Jania.
Ia menjelaskan bahwa Dishub Mimika telah melakukan berbagai upaya untuk membuka kembali layanan penerbangan, termasuk menjalin komunikasi dengan sejumlah operator. Namun, proses tersebut masih terkendala minimnya minat dari operator, bahkan setelah diarahkan untuk mengikuti proses lelang melalui LPSE.
“Kami arahkan untuk ikut pelelangan, tapi sampai saat ini operatornya tidak ketemu kami lagi. Ada juga Susi Air yang menyatakan tidak bersedia terbang ke wilayah gunung karena alasan keamanan,” jelasnya.
Jania juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, anggaran subsidi penerbangan perintis masih berasal dari APBN melalui UPBU Bandara Mozes Kilangin. Namun, karena tidak ada operator yang mengikuti lelang, maka dana tersebut dipotong oleh Kementerian Perhubungan. Kini, Dishub Mimika telah mengalokasikan anggaran APBD senilai Rp 25 miliar untuk mendukung pelayanan ke seluruh lapangan terbang (lapter) di wilayah Timika.
“Kami sudah berusaha dan kami juga ingin agar penerbangan subsidi ini bisa kembali berjalan,” tutup Jania.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
