SALAM PAPUA (TIMIKA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mengaku kecewa dengan pembangunan Lapangan Terbang (Lapter) di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua II DPRK Mimika Karel Gwijangge dan Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus B Mom, usai melakukan peninjauan pembangunan Lapter di Kampung Bela, Kamis (26/6/2025).

Karel Gwijangge mengatakan, perencanaan Lapter Bela ini telah dilakukan saat dirinya menjadi Dewan pada periode 2009-2014 dan perencanaan dilakukan bersama dengan Lapter lainnya seperti Lapter Noema.

Namun ia sangat kecewa setelah melakukan kunjungan di Bela. Ia melihat pembangunan Lapter Bela masih belum juga rampung di tahun 2025 ini. Padahal akses ke pedalaman hanya bisa melalui transportasi udara.

“Saya kecewa sekali tadi kami lihat Lapter Bela belum juga rampung, bahkan pembangunannya belum bisa kita katakan sedikit lagi rampung. Memang sementara dikerjakan namun pekerjaan ini terkesan tidak diperhatikan,” ujarnya.

Ia berharap Pemkab Mimika serius melakukan pembangunan Lapter ini, bahkan ia meminta Pemkab dapat melakukan evaluasi terhadap kontraktor dan konsultan pekerjaan Lapter. Sebab pekerjaan tersebut tidak terlihat kemajuan bahkan terkesan kontraktor tidak menguasai kondisi medan tempat pembangunan Lapter.

“Pemkab Mimika harus tegas, jangan sampai karena tidak menguasai medan yang cukup berat untuk pembangunan Lapter sehingga pekerjaan ini ditunda-tunda. Jadi saya harap ada komitmen kita bersama,” harap Karel.

Sementara itu, Elinus B Mom setelah melihat kondisi pembangunan Lapter mengungkapkan, pihaknya akan memperketat pengawasan setiap pekerjaan yang dilakukan, apalagi pekerjaan dengan nilai di atas Rp 3 Miliar.

“Setelah melihat pekerjaan Lapter ini, maka kita di Komisi IV ini akan melakukan pengawasan ketat, termasuk kepada konsultan dan kontraktornya. Karena kami lihat ini terjadi karena kurangnya pengawasan sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang maksimal dan selalu terlambat,” katanya.

Dengan adanya pengawasan pun, ia berharap anggaran yang digunakan dapat diefisienkan, sebab setelah melihat pekerja-pekerjaan fisik yang dilakukan kontraktor terkesan kurang maksimal karena kontraktor dinilai tidak menguasai medan pekerjaan.

“Jadi kami Komisi IV yang membidangi infrastruktur, akan mengawasi langsung setiap pekerjaan. Konsultan juga harus turun langsung ke lokasi pekerjaan, karena konsultan ini juga mendapatkan anggaran pengawasan jadi harus benar-benar kerja di lapangan,” pungkas Elinus.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy