SALAM PAPUA (TIMIKA) – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi Studi Komparatif terkait
pengembangan Kampung Kerukunan dan Toleransi, bertempat di ruang rapat FKUB,
Rabu (17/6/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Mimika, Dr.
Jeffrey Hutagalung, M.Phil, didampingi Sekretaris FKUB I Made Sudiarta.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Badan
Kesbangpol Mimika, Alfasiah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika
Gabriel Rettobyanan, S.Ag, serta unsur TNI-Polri dan anggota FKUB lainnya.
Dalam waktu dekat, FKUB Mimika dijadwalkan melakukan studi
komparatif ke beberapa lokasi, di antaranya tiga Kampung Kerukunan di Provinsi
Bali (Pakraman, Bangli, dan Klungkung), serta Kampung Kerukunan di Kota Sorong,
Papua Barat Daya.
“Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan kerja, tapi
benar-benar studi komparatif untuk melihat secara langsung bagaimana sebuah
daerah mengelola kerukunan antarumat beragama secara terstruktur dan berbasis
kearifan lokal,” ujar Dr. Jeffrey.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama studi ini adalah untuk
mempersiapkan Mimika dalam meraih Harmony Award penghargaan dari Kementerian
Agama kepada daerah yang mampu menjaga dan membangun nilai-nilai toleransi dan
kerukunan secara berkelanjutan.
“Kita sedang mengejar pencapaian ini sebagai sebuah prestasi
strategis. Mimika diusulkan menjadi penerima Harmony Award yang penilaiannya
akan dilakukan sebelum Oktober 2025. Ini akan menjadi kebanggaan luar biasa,
terlebih karena Pak Bupati Mimika telah dijuluki masyarakat sebagai 'Bapak
Toleransi',” tambahnya.
Menurut Jeffrey, salah satu lokasi yang akan dijadikan
percontohan Kampung Kerukunan di Mimika adalah Kampung Limau Asri SP5. Untuk
mendukungnya, direncanakan pembangunan gapura kampung toleransi dan tugu
kerukunan sebagai simbol harmoni.
Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Mimika, Alfasiah,
menegaskan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program FKUB. Ia
menyatakan pihaknya berada di garda terdepan dalam mendukung seluruh agenda
yang dicanangkan FKUB.
“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat, Mimika bisa meraih
Harmony Award. Asalkan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan
mendukung secara maksimal,” ujarnya.
Adapun indikator utama penilaian Harmony Award meliputi: Masuknya
program kerukunan dalam RPJMD daerah, dukungan pembiayaan dari pemerintah
terhadap kegiatan keagamaan, tingkat heterogenitas masyarakat, keterlibatan
tokoh agama dan adat, serta skor indeks kerukunan yang harus terpenuhi tanpa
kekurangan hingga 10 persen.
“Kami akan menyerap yang baik dari Bali, namun tetap
mengutamakan 100 persen kearifan lokal Mimika dalam perwujudan Kampung
Kerukunan. Yang kita cari adalah pengakuan formal dari pusat bahwa Timika
adalah kota toleransi,” pungkas Ketua FKUB Mimika.
Penulis/Editor: Sianturi