SALAM PAPUA (NABIRE) — Pemerintah Pusat menegaskan
komitmen membangun Papua dengan bertatap muka langsung bersama kepala suku,
tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi
masyarakat di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8/2025). Pertemuan ini menjadi
momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Papua.
Mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju
Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan dipusatkan di
Nabire dan dihadiri secara langsung oleh berbagai elemen masyarakat Papua
Tengah. Sementara itu, perwakilan dari Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua
Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat mengikuti acara secara daring
melalui zoom meeting.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Intelijen
Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie
Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta sejumlah
pejabat tinggi lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa
memaparkan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari
pembentukan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur
sehat di delapan kabupaten, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah
sebagai lokasi pelaksanaan.
“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi
efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi
dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu
menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujarnya.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan
pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis,
pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Papua
termasuk wilayah tercepat dalam realisasi MBG yang telah mencapai 25 persen
dari target.
“Secara keseluruhan, di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414
yang berbasis hitungan populasi. Di Provinsi Papua ada 38 SPPG. Di Papua Barat
sudah ada 27, kemudian di Papua Selatan ada 3, di Papua Tengah ada 14, kemudian
Papua Pegunungan ada 4, dan Papua Barat Daya ada 15,” jelasnya.
Ia juga menegaskan penggunaan bahan baku lokal terus
diperkuat sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.
”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan
oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal
dari lokal, kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dan kemudian
nanti kemudian diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan
seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” tambahnya.
Pada sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat pencapaian
sebagai provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah
Putih di seluruh desa/kelurahan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie
Setiadi memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah atas prestasi sebagai
provinsi pertama di wilayah Papua yang membentuk 100 persen Koperasi Desa Merah
Putih (KDMP).
“Saya mengapresiasi Papua Tengah menjadi provinsi pertama di
wilayah Papua yang berhasil membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh
desa/kelurahan 100 persen,” ungkapnya.
Budi Arie menegaskan, kehadiran KDMP bukan hanya menjadi
motor penggerak ekonomi, tetapi juga pilar kemandirian desa. Dengan dukungan
penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan
masyarakat, diharapkan koperasi ini mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke
pelosok desa.
“Saya berharap koperasi di Papua ini bisa menjadi contoh
bagi daerah lain, bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari desa, dari
masyarakat, dengan semangat persatuan dan kebersamaan,” lanjut Budi Arie.
Sedangkan Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menekankan
pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.
“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Membangun kampung di Papua sejatinya kita
membangun Indonesia,” ujarnya.
Yandri menyampaikan bahwa dana desa di Papua mencapai hampir
Rp6,5 triliun setiap tahun, dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada
tahun ini, meningkat Rp50 miliar dari tahun sebelumnya. Selain itu, Kementerian
Desa juga melaksanakan program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu)
yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program strategis lainnya adalah Koperasi Desa Merah Putih,
yang digagas untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa. Menurut Yandri,
langkah ini selaras dengan upaya pemerintah menggerakkan ekonomi hingga
pelosok.
“Kalau makan siang bergizi berhasil, koperasi desa berhasil,
itu yang menikmati kampung-kampung, desa-desa. Karena semua putaran uang ada di
desa,” katanya.
Mendes juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk
menjaga kekompakan, kolaborasi, dan gotong royong demi keberhasilan program
pembangunan.
“Kami tidak pernah akan lelah, tidak pernah akan berhenti
untuk memperhatikan Tanah Papua. Tanah Papua adalah kebanggaan kita semua. Mari
kita rawat Tanah Papua ini, mari kita isi dengan sesuatu hal yang positif,
membangun dari kampung,” tuturnya.
Kepala Suku Nabire, Papua Tengah, Melkisedek Rumawi,
menyatakan dukungannya terhadap program MBG dan menilai kehadiran Badan Gizi
Nasional membawa manfaat besar bagi masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya
pemenuhan gizi bagi anak-anak adat agar tumbuh sehat, berpendidikan, dan kelak
mampu memimpin Indonesia.
“Kehadiran Badan Gizi Nasional ini sangat baik khususnya
bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda
untuk Indonesia. Dari segi gizi agar mereka bisa lebih sehat dan menikmati
pendidikan agar bisa memimpin di negara kita ini, Indonesia yang kita cintai
bersama,” ujar Melkisedek Rumawi.
Perlu diketahui, di wilayah Nabire, Jayapura, Wamena,
Merauke, Sorong, dan Manokwari juga dilaksanakan serangkaian kegiatan mulai
dari pemberian bantuan sosial (bansos), pemeriksaan kesehatan gratis, dan
groundbreaking dapur MBG.
Editor: Jimmy