SALAM PAPUA (TIMIKA) — Di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Mimika selama beberapa hari terakhir, masyarakat mulai menyoroti lemahnya pengawasan dari tim pengawas yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Tokoh Pemuda Maluku di Timika, Simon Rahayaan, mengatakan dirinya mendengar banyak keluhan dari warga terkait kelangkaan BBM yang telah melumpuhkan aktivitas harian, termasuk sekolah dan pekerjaan.

"Ini bukan hanya soal keluhan masyarakat ke saya, tapi saya juga mengalaminya sendiri. Saya kesulitan mengantar anak ke sekolah," ujarnya kepada Salampapua.com, Selasa (7/10/2025).

Simon mempertanyakan kinerja tim pengawas BBM yang sebelumnya pernah dibentuk Pemkab. Ia menilai, jika tidak ada tindakan nyata dari tim tersebut, lebih baik dibubarkan saja.

Kekecewaan warga semakin bertambah karena di tengah kelangkaan, sejumlah pengecer BBM tetap beroperasi secara bebas, bahkan menjual bensin dengan harga mencapai Rp 50 ribu per liter, baik secara langsung maupun melalui sistem cash on delivery (COD).

Lalu bagaimana peran tim pengawas Pemkab yang pernah dibentuk? Padahal kalau tim dimaksud bekerja serius, maka tidak lagi memberi celah kepada mafia atau makelar BBM untuk menimbun.

"Kalau tim pengawas benar-benar bekerja, tidak akan ada lagi pengecer atau mafia BBM yang menimbun dan jual sesuka hati. Faktanya, Pertamini masih jualan, padahal kabarnya mereka tidak punya izin resmi," tegasnya.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi