SALAM PAPUA (TIMIKA)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Fraksi Papua Tengah Sejahtera, Araminus Omaleng memberikan apresiasi Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob karena telah bisa menjawab doa panjang Forum Peduli Hak Sulung (FPHS), agar penandatanganan segera dilakukan antara Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua selaku induk. Hal itu dikatakan Araminus kepada Salampapua.com, Sabtu (29/11/2025).

“Sebagai pemegang dokumen administrasi perjanjian awal antara PT Freeport Indonesia, Negara dan perwakilan Papua Induk sebelum pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah atau pemilik atau yang mempunyai tambang emas,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dalam hal ini sambung Araminus, tidak boleh ada pihak-pihak bahkan Papua Tengah ingin tiba-tiba memperlambat proses administrasi yang sedang berjalan sekian lama. Artinya proses administrasi ini harus berlanjut dulu dengan kesepakatan awal dengan Papua induk.

“Nanti kalau ini berjalan, saham berjalan barulah Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi pemekaran baru duduk bersama dengan Provinsi Papua induk untuk berbicara mengenai saham 3 persen milik provinsi itu, karena provinsi induk juga sudah bekerja lama dengan FPHS,” tutur Putra Asli Suku Amungme ini.

Menurutnya, FPHS sudah lama bekerja memperjuangkan saham ini jadi Papua Tengah sebagai provinsi baru harus mengapresiasi dan menghargai kinerja mereka.

“Jadi kesepakatan berjalan dulu, proses administrasi berjalan, nanti sesudah proses saham itu jalan barulah Papua Tengah sambil proses itu jalan barulah Papua Tengah membuat Perda untuk pembagian divestasi dalam hal ini 3 persen, yang dikelola Papua ini mau keterlibatan Papua Tengah berapa persen, nah itu baru kita masuk di situ,” tegasnya.

Selanjutnya dikatakan Araminus, barulah dilakukan pembicaran untuk pemindahan dokumen perjanjian kerjasamanya. Namun meski tidak memungkinkan pun, kita tetap bekerjasama dengan Papua induk karena Papua induk sudah sepakati ini itu sudah jauh sebelumnya.

“Dan bila perlu kita minta penambahan saham ini dari 10 persen kita tambah lagi sehingga yang dikelola Provinsi Papua itu agak besar supaya masuk ke Papua Tengahnya ada lagi penambahan. Ini yang bisa saya sikapi mengenai hal itu supaya tidak boleh ada pihak-pihak apalagi antar pemerintah bermusuhan atau berdebat antara Papua induk dan Mimika namun harus bersama-sama cari solusi,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Sianturi