SALAM PAPUA (NABIRE) – Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua
Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, mengapresiasi laporan Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI) terkait situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua
periode 2023–2025 yang berjudul “Papua dalam Cengkeraman Militer”.
Apresiasi tersebut disampaikan Eka Yeimo saat menghadiri
peluncuran laporan situasi HAM Papua 2023–2025 yang berlangsung di Gedung
YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Menurut Eka Yeimo, laporan YLBHI merupakan referensi penting
untuk memahami kondisi riil masyarakat Papua. Ia menilai pendekatan militer
tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan persoalan Papua
yang kompleks dan berlarut-larut.
“Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah.
Masyarakat Papua membutuhkan dialog sebagai jalan keluar yang bermartabat dan
manusiawi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eka Yeimo juga menyampaikan
sejumlah pandangan berdasarkan analisis akademik, hukum nasional dan
internasional, perspektif HAM, serta nilai iman Kristiani, sebagai respons atas
hasil riset yang disusun YLBHI.
Ia menegaskan bahwa pengiriman dan pelaksanaan operasi
militer di Papua perlu ditinjau kembali secara menyeluruh.
“Peninjauan tersebut harus dilakukan secara hukum,
komprehensif, dan transparan, termasuk kejelasan status hukum operasi, dasar
kebijakan yang digunakan, serta prinsip akuntabilitas kepada publik,” ungkap
Senator DPD RI asal Papua Tengah tersebut.
Selain itu, Eka Yeimo menekankan bahwa kebijakan keamanan
tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus berjalan seimbang dengan perlindungan
hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi masyarakat Papua.
“Pendekatan keamanan wajib menghormati martabat manusia
serta menjunjung tinggi supremasi hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban
konstitusional dan komitmen internasional untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak asasi manusia warga Papua.
“Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, rasa aman,
pendidikan, serta hak untuk hidup tanpa kekerasan dan intimidasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Eka Yeimo menegaskan pentingnya pendekatan
humanis, dialog, dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan persoalan Papua.
Menurutnya, pendekatan militeristik semata tidak akan mampu menyelesaikan
konflik struktural yang telah berlangsung lama dan berakar pada sejarah
panjang.
“Penyelesaian konflik Papua harus mengutamakan dialog yang
jujur dan setara, serta rekonsiliasi yang bermartabat, bukan hanya pendekatan
kekuatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, nilai-nilai Kristiani yang menjunjung tinggi
martabat manusia dan panggilan untuk membawa damai seharusnya menjadi landasan
moral dalam membangun dialog dan mencari penyelesaian yang adil, dalam bingkai
pluralisme dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai senator asal Papua Tengah, Eka Yeimo berharap
pemerintah pusat membuka ruang dialog yang luas dan bermartabat guna
menciptakan rasa aman, keadilan, serta perdamaian yang berkelanjutan di Tanah
Papua.
Penulis: Elias Douw
Editor: Sianturi
