SALAM PAPUA (TIMIKA) – Bupati Mimika Johannes Rettob secara resmi melaunching Grand Design Pendidikan Papua (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045 sebagai arah kebijakan jangka panjang pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah secara keseluruhan.

Launching GDPP tersebut diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika dan dilaksanakan di Ballroom Hotel Horison Ultima, Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling, serta perwakilan yayasan dan pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Bupati Johannes Rettob menyampaikan, setelah melalui proses perencanaan yang matang, berbasis data, kajian akademik, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan, dokumen GDPP 2025–2045 berhasil disusun dan secara resmi diluncurkan.

“Capaian ini patut kita banggakan bersama, karena Kabupaten Mimika menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua Tengah yang memiliki dokumen strategis pembangunan pendidikan jangka panjang yang komprehensif dan terarah, sesuai dengan kebutuhan berbasis masalah, solusi, serta pendekatan yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya,” jelasnya.

Johannes menjelaskan, GDPP dirancang sebagai dokumen strategis yang menjadi acuan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika. Penyusunan GDPP dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan bukti empiris, mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi demografi, sebaran layanan pendidikan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Pendekatan ini, lanjutnya, memastikan kebijakan pendidikan tidak bersifat parsial, tetapi terintegrasi secara vertikal dan horizontal, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Dalam konteks pembangunan daerah, GDPP memiliki relevansi strategis dalam mendukung visi GERBANG EMAS Mimika, dengan menempatkan pendidikan sebagai variabel kunci pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan prasyarat utama peningkatan produktivitas, penguatan modal sosial, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Johannes.

Ia menambahkan, GDPP Mimika diselaraskan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2024–2029, khususnya pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan ketimpangan wilayah. Integrasi tersebut dituangkan dalam peta jalan lima tahun pertama yang menjadi dasar penetapan program prioritas, indikator kinerja, dan target capaian pembangunan pendidikan.

Pendekatan kewilayahan diimplementasikan melalui kebijakan “Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota”, guna menjamin kesetaraan akses dan mutu layanan pendidikan antarwilayah. Kebijakan ini dirancang adaptif terhadap kondisi ekologi Mimika yang mencakup wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan.

Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, penguatan tata kelola, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator, GDPP diarahkan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang responsif, merata, terukur, dan berkeadilan, sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Mimika menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang, termasuk bonus demografi 2035.

“GDPP merupakan instrumen strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia Mimika yang berkualitas, tangguh, dan kompetitif. Dengan sistem data dan indikator pendidikan yang terpadu, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan kebijakan prioritas yang tepat sasaran,” tegas Johannes.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun pendidikan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

“Sebagai wujud komitmen tersebut, tata kelola layanan pendidikan ke depan harus semakin responsif, berkualitas, terukur, dan berkelanjutan menuju terwujudnya Mimika Cerdas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama pembangunan daerah, dengan pendidikan sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas individu sekaligus penguatan kohesi sosial.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2024, rata-rata lama sekolah di Mimika mencapai 10,55 tahun dan harapan lama sekolah 11,45 tahun, namun masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan antarjenjang.

“Dengan kondisi geografis Mimika yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir hingga pegunungan, diperlukan dokumen perencanaan pendidikan jangka panjang yang terarah dan komprehensif,” jelas Yohana.

Oleh karena itu, GDPP disusun sebagai landasan strategis percepatan pembangunan pendidikan berkelanjutan berbasis kebutuhan daerah. Launching dan seminar eksekutif ini, lanjutnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas tersusunnya GDPP sebagai dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Mimika.

Yohana juga menjelaskan bahwa penyusunan GDPP melalui berbagai tahapan, mulai dari workshop awal penyamaan persepsi, lokakarya pengembangan indikator lokal pendidikan, kunjungan lapangan dan diskusi kelompok terfokus di tingkat distrik, hingga pengolahan data dan penyusunan dokumen.

“Seminar eksekutif menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Pendidikan Universitas Cenderawasih yang juga merupakan tim ahli penyusun dokumen GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi