SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah
melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group
Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Tengah Tahun
2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Guest House, Jalan
Merdeka, Karang Mulia, Nabire, Papua Tengah, Rabu (25/2/2026), dengan
melibatkan berbagai unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, partai politik,
akademisi, media massa, organisasi masyarakat, hingga aparat keamanan.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah yang diwakili
Victor Fun, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Papua Tengah, menyampaikan apresiasi
kepada seluruh peserta FGD dan para pemangku kepentingan yang telah hadir.
“Kehadiran Bapak-Ibu menunjukkan komitmen kita bersama untuk
terus membangun dan memperkuat indeks demokrasi yang sehat dan berkualitas di
Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar
angka statistik, melainkan cerminan kualitas kehidupan demokrasi di daerah.
Indeks tersebut mengukur perkembangan pelaksanaan demokrasi yang dijabarkan
dalam tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga
demokrasi.
Menurutnya, data dan fakta yang dikumpulkan dalam forum
tersebut akan menjadi dasar penyusunan skor IDI Papua Tengah. Skor itu nantinya
tidak hanya menjadi angka, tetapi juga bahan evaluasi bagi pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Provinsi Papua Tengah adalah rumah kita bersama. Demokrasi
di Papua Tengah harus diarahkan pada demokrasi yang substantif, bukan hanya
hadir saat pemilu atau pilkada, tetapi hidup dalam keseharian masyarakat,”
katanya.
Ia menambahkan, demokrasi yang diharapkan adalah demokrasi
yang menjamin kebebasan berpendapat, menjunjung tinggi kesetaraan tanpa
diskriminasi, serta diperkuat oleh lembaga-lembaga yang kapabel dan
berintegritas.
Karena itu, peran seluruh unsur baik eksekutif, legislatif,
partai politik, akademisi, media massa, organisasi masyarakat, maupun aparat
keamanan dinilai sangat vital dalam menjaga dan merawat demokrasi di Bumi
Cenderawasih.
Ia pun mengajak seluruh peserta FGD untuk mengikuti forum
diskusi dengan sungguh-sungguh dan terbuka, menyampaikan data serta pandangan
secara objektif dan konstruktif.
“Diskusi yang mendalam dan partisipatif akan menghasilkan
skor yang akurat dan mencerminkan kondisi riil demokrasi di Provinsi Papua
Tengah. Semakin tinggi skor ini, semakin baik pula demokrasi yang kita miliki,
dan pada akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta
kemajuan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Elias Douw
Editor: Sianturi
