SALAM PAPUA (NABIRE) – Bupati Kabupaten Intan Jaya, Aner Maisini, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Intan Jaya akan dikelola oleh masyarakat lokal dengan mengedepankan kearifan lokal.

Menurut Bupati Aner Maisini, pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan MBG bertujuan agar program tersebut dapat dikelola secara mandiri sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

“Kami memilih masyarakat lokal karena mereka bisa mengelola sendiri. Makanan yang digunakan juga berbasis kearifan lokal, sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi di Intan Jaya,” ujar Aner Maisini kepada wartawan di Nabire, Papua Tengah, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, terdapat sekitar 13 titik pelaksanaan MBG yang akan dikelola oleh investor dari kalangan masyarakat lokal. Untuk itu, Bupati berharap adanya dukungan dari semua pihak agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terkait pelaksanaan MBG, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan, seluruh kesiapan di daerah telah rampung.

“Kesiapan sudah ada. Investor sudah siap dengan perlengkapan dan lokasi. Tinggal menunggu SK dari pusat, setelah itu program akan segera dijalankan,” jelasnya.

Bupati Aner juga menyampaikan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Intan Jaya mulai berjalan normal meskipun masih dihadapkan pada tantangan keamanan. Namun demikian, selama satu tahun terakhir, ia menilai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sudah mulai berjalan dengan baik.

“Tahun ini kami akan fokus bergeser ke wilayah barat dan timur. Kami akan memprioritaskan pembangunan rumah layak huni, memperkuat sektor pendidikan, mengevaluasi kinerja guru, serta menetapkan kepala sekolah,” ungkapnya.

Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada guru yang tidak melaksanakan tugas mengajar, termasuk penghentian kajian tunjangan sebagai bentuk evaluasi kinerja.

Lebih lanjut, Bupati Aner menilai bahwa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah telah menempatkan pendidikan sebagai program prioritas dalam membangun manusia Papua.

“Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru telah meletakkan pendidikan sebagai prioritas utama. Saya rasa ini langkah yang tepat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen seluruh bupati di wilayah Papua Tengah untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta program Presiden Republik Indonesia.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi