SALAM PAPUA (TIMIKA) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menetapkan sekitar 200 program usulan untuk tahun 2027 setelah melalui proses seleksi ketat dari lebih dari 800 usulan yang masuk dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2026.

Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, menjelaskan bahwa ratusan usulan tersebut disaring untuk memastikan program yang diprioritaskan benar-benar berkualitas dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

“Dari sekitar 800 usulan yang masuk, kurang lebih 200 yang diterima. Sisanya sekitar 500 masih ditolak atau dalam tahap verifikasi. Ini bagian dari proses penyaringan agar program yang dipilih benar-benar prioritas,” ujarnya kepada salampapua.com, Sabtu (28/3/2026).

Ia menegaskan, tingginya jumlah usulan yang tidak lolos bukan berarti program tersebut tidak penting, melainkan perlu disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah, keterbatasan anggaran, serta skala prioritas.

Menurut Timang, dari sejumlah agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Mimika, terdapat 17 program prioritas yang kemudian difokuskan menjadi 12 sasaran utama. Fokus tersebut mencakup pembangunan dari kampung ke kota, pemerataan layanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal.

“FPD ini merupakan hasil dari Musrenbang. Di sini kita mempertajam mana yang benar-benar menjadi prioritas untuk tahun 2027, jadi tidak semua usulan bisa langsung diterima,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut seluruh program yang diusulkan harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah, agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan tersebut, isu konflik sosial juga menjadi perhatian penting. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga turut masuk dalam fokus pembangunan.

“Isu konflik sosial ini harus menjadi perhatian bersama. Begitu juga dengan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu prioritas pengembangan, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal.

Timang menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan akademisi maupun tim asistensi dari tingkat provinsi.

“Semua pihak harus terlibat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga melibatkan akademisi dan tim asistensi dari provinsi untuk memberikan masukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini merupakan fase awal masa kepemimpinan daerah, sehingga berbagai program masih dalam tahap penyesuaian. Meski demikian, pihaknya optimistis hasil pembangunan akan mulai terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus), Pemkab Mimika memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan, selama pengelolaannya dilakukan secara tepat sasaran dan akuntabel.

“Intinya, semua program harus sejalan dengan visi pembangunan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi