SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna merespons lonjakan harga pangan, khususnya di wilayah pegunungan.

Rapat yang berlangsung di kawasan eks Bandara Lama Nabire, Kamis (30/4/2026), dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kabupaten Intan Jaya menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Kenaikan harga beras tercatat mencapai 9,33 persen, disusul komoditas lain seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam yang harganya jauh di atas rata-rata nasional.

Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan akses distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama pemicu kenaikan harga di wilayah tersebut.

Merespons kondisi tersebut, Pemprov Papua Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mengacu pada arahan Kementerian Dalam Negeri melalui enam strategi konkret, di antaranya pelaksanaan operasi pasar, penguatan distribusi, hingga pengawasan terhadap potensi penimbunan barang.

Untuk jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi, seperti mendorong produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID di tingkat kabupaten, membangun sistem pemantauan harga berbasis data real-time, serta memperluas program gerakan pangan murah dan gerakan menanam.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Tumiran, menegaskan bahwa seluruh intervensi yang dilakukan harus berbasis kondisi wilayah dan data yang akurat.

“Semua langkah harus spesifik wilayah, cepat, dan berbasis data. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat serta memastikan gejolak harga tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi Papua Tengah, terutama menjelang periode permintaan tinggi,” tegasnya.

Pemprov Papua Tengah berharap melalui langkah-langkah tersebut, tekanan inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi