SALAM PAPUA (TIMIKA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui penguatan implementasi Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) serta optimalisasi layanan digital E-Kinerja.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa melalui sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja BKN, yang digelar di ruang pertemuan salah satu hotel di Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, para Kepala BKPSDM kabupaten se-Papua Tengah, narasumber dari Kantor Regional IX BKN Jayapura, pejabat administrator dan pengawas, serta para peserta sosialisasi dari berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis dan administratif, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika profesi, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa implementasi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, maupun interaksi dengan masyarakat.
Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, disebut sebagai pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan terpercaya.
“Etika pengabdian harus menjadi landasan dalam setiap sikap dan tindakan ASN, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan, melayani masyarakat, maupun membangun hubungan kerja yang harmonis di lingkungan organisasi,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan Victor Fun.
Selain penguatan integritas, Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital melalui penerapan sistem E-Kinerja BKN. Menurutnya, digitalisasi manajemen kinerja merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, objektif, dan terukur.
Melalui sistem E-Kinerja, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dapat dilakukan secara lebih efektif. Sistem tersebut juga menjadi instrumen penting dalam mendukung penilaian kinerja ASN secara objektif sekaligus menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja yang adil dan proporsional.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan tiga arahan strategis kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni menjadikan Kode Etik ASN sebagai pedoman moral dalam setiap pelaksanaan tugas, mendukung implementasi aplikasi E-Kinerja secara disiplin dan tepat waktu, serta meninggalkan pola kerja konvensional menuju budaya kerja digital yang lebih cepat, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam membangun birokrasi yang bersih, adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan Papua Tengah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Kegiatan sosialisasi tersebut sekaligus menjadi momentum penguatan pemahaman aparatur terhadap regulasi terbaru di bidang kepegawaian serta implementasi sistem digital nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah.
Penulis: Elias
Editor: Jimmy
