SALAM PAPUA (ILAGA) – Pascakerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak akibat polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun 2026, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memimpin langsung Rapat Koordinasi Terpadu di Aula Negelar, Ilaga, Jumat (14/8/2026) siang.
Rapat tersebut digelar setelah Gubernur Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni, Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal serta jajaran Forkopimda meninjau langsung kondisi Kantor DPRK Puncak, Kantor Bupati Puncak dan sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya yang mengalami kerusakan akibat aksi massa pada Selasa (12/8/2026).
Rapat Koordinasi Terpadu dihadiri Bupati Puncak Elvis Tabuni, jajaran Forkopimda Kabupaten Puncak, para kepala distrik, kepala kampung serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memimpin langsung Rapat Koordinasi Terpadu di Aula Negelar, Ilaga, Jumat (14/8/2026) siang (Salampapua.com/Humas PPT) Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mendengarkan langsung akar persoalan, membahas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat serta merumuskan langkah konkret dalam penanganan dan pemulihan pascainsiden.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak akan membiarkan Pemerintah Kabupaten Puncak menghadapi dampak kerusuhan seorang diri.
“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” ujar Gubernur.
Dalam rapat tersebut, terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus penanganan.
Pertama, inventarisasi kerusakan, dengan mengidentifikasi total kerugian serta kerusakan gedung, peralatan dan dokumen akibat pembakaran. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kedua, pemulihan pelayanan publik. Pemerintah memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan meskipun sejumlah kantor mengalami kerusakan, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas alternatif maupun ruang kerja sementara.
Ketiga, pemulihan keamanan dan ketertiban. Pemerintah bersama unsur TNI/Polri dan Forkopimda akan menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui dialog terbuka.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menambahkan bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Puncak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, seluruh pihak perlu memperkuat sinergi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Rapat kemudian diakhiri dengan sejumlah kesepakatan bersama, yakni mempercepat perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak, menyelesaikan persoalan penyaluran Dana Desa secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme regulasi, serta meningkatkan komunikasi dan dialog antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Puncak tetap berjalan.
Kunjungan dan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Meki Nawipa tersebut menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam merespons kondisi di lapangan serta mendukung proses penanganan dan pemulihan Kabupaten Puncak pascainsiden. (Sumber: Humas Pemprov Papua Tengah)
Editor: Sianturi
