SALAM PAPUA (TIMIKA) – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Menuel Jhon Magal, menyayangkan tidak dilibatkannya lembaga adat dalam agenda kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait Papua ke Kabupaten Mimika, Kamis (17/9/2026).
Menuel mengatakan, kunjungan tersebut membahas pembangunan serta persoalan konflik sosial dan horizontal di Mimika. Menurutnya, lembaga adat perlu dilibatkan karena memiliki pemahaman mengenai kondisi sosial dan dinamika masyarakat di lapangan.
“DPD RI jangan lupa di Timika ini ada lembaga adat dan gereja-gereja yang bisa memberi pandangan dan aspirasi dalam kemajuan pembangunan, khususnya persoalan konflik sosial,” kata Menuel saat dihubungi Salampapua.com melalui sambungan telepon, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai, keterlibatan lembaga adat penting untuk memberikan masukan terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, penyerapan aspirasi sebaiknya tidak hanya bersumber dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan perwakilan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Lemasa dan Lemasko (Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro) adalah dua pilar lembaga adat utama di Timika. Ke depannya, kedua lembaga ini harus dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan strategis seperti ini,” ujarnya.
Menuel berharap, apabila DPD RI masih berada di Timika atau kembali melaksanakan kunjungan kerja, dapat diagendakan pertemuan langsung dengan Lemasa dan Lemasko serta perwakilan lembaga gereja.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar aspirasi yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi yang dirasakan dan dialami masyarakat secara langsung.
“Kita harapkan aspirasi itu diserap dari akar rumput, sehingga semuanya sesuai dengan yang dirasakan atau dialami masyarakat,” katanya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
